BBM Naik, Nelayan di Jawa Timur Menjerit Butuh Bantalan Sosial

Minggu, 04 September 2022  /  12:30 pm

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Achmad Iskandar mengatakan, nelayan di Jawa Timur butuh bantalan sosial sebagai kompensasi kenaikan harga bbm. Foto: Ist.

SURABAYA, TELISIK.ID-  Keputusan pemerintah untuk menaikkan BBM berdampak pada semua sektor, termasuk para nelayan di Jawa Timur.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Achmad Iskandar mengatakan, pihaknya berharap agar pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk bantalan sosial terhadap nelayan sebagai imbas dari keputusannya menaikkan harga BBM.

"Dampak dari keputusan tersebut akan ada kenaikan inflasi dan angka kemiskinan di Indonesia khususnya di Jawa Timur akan meningkat, terlebih daya beli masyarakat bisa menurun. Perlu ada bantalan sosial untuk itu," ungkap politisi Partai Demokrat ini saat dikonfirmasi Minggu (4 /9/2022)..

Secara keseluruhan, kata Achmad Iskandar, inflasi 2022 telah melebihi batas peringatan sekitar 3,3% yang mesti menjadi sorotan pemerintah agar portofolio eksekusi kebijakan yang menguras APBN tepat sasaran.

Pria asal Sumenep Madura ini mengatakan, khusus untuk nelayan, pemerintah harus menjamin ketersediaan stok BBM solar agar tetap bisa melaut.

Baca Juga: BBM Naik, Pertalite Rp 10.000 dan Pertamax Rp 14.500, Jokowi: Pilihan Terakhir

"Selama ini sebelum ada kepastian kenaikan BBM, terjadi kelangkaan BBM solar untuk nelayan di Madura. Saya berharap setelah ada keputusan naik, ada kebijakan khusus untuk nelayan agar tetap melaut. Kesejahteraan nelayan harus juga dipikirkan oleh pemerintah," ungkap mantan birokrat ini.

Para nelayan kecil di Madura, sambung Achmad Iskandar, sangat kesulitan atas keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, akibat tingginya biaya produksi selama ini yang tidak sebanding dengan hasil penjualan ikan yang terus turun.

Baca Juga: Jadwal KM Tilongkabila September 2022 dari Pelabuhan Raha Kabupaten Muna

"Sehingga bila harga BBM dinaikkan, pemerintah harus memberi solusi yang jelas supaya ribuan nelayan kecil tidak terpuruk," jelasnya.

Sedangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta PT Pertamina (Persero) menjamin pasokan dan harga BBM subsidi untuk nelayan. Jaminan ini sebagai antisipasi kenaikan harga BBM subsidi.

"Koordinasi dengan Pertamina dan BPH Migas intensif kita lakukan dan sudah disetujui kebutuhan nelayan 2,2 juta kilo liter,” ungkap Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zaini Hanafi mengutip keterangan resminya beberapa waktu lalu. (B)

Penulis: Try Wahyudi Ari Setyawan

Editor: Haerani Hambali