Bea Cukai Keliling Dorong Hilirisasi Nontambang Percepat Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara

Sabtu, 14 Juni 2025  /  6:33 pm

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kendari, Tonny Riduan P. Simorangkir, mendukung hilirisasi pertanian melalui Bea Cukai Keliling. Foto: Ana Pratiwi/Telisik

KENDARI, TELISIK.ID – Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun 2024 menunjukkan tren positif pada angka 5,08 persen.

Namun, ketergantungan terhadap sektor tambang, yang menyumbang pertumbuhan sebesar 1,34 persen, menimbulkan kekhawatiran karena sifatnya yang tidak terbarukan.

Untuk itu, Kementerian Keuangan mendorong reformasi ekonomi daerah melalui hilirisasi sektor nontambang sebagai strategi jangka panjang.

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kendari, Tonny Riduan P. Simorangkir, menyatakan bahwa pihaknya aktif mendukung upaya ini melalui inovasi bertajuk Bea Cukai Keliling.

Baca Juga: Hortikultura Potensi Andalan Pangan Sultra, Cek Lokasi Sentra Penghasil Komoditas Unggulan

Program ini bertujuan untuk menjangkau langsung pemerintah daerah dan pelaku usaha di Sultra, guna memetakan potensi hilirisasi komoditas lokal serta memberikan edukasi dan asistensi agar produk-produk daerah mampu menembus pasar ekspor.

Bea Cukai tidak hanya mengurus kepabeanan, tapi juga hadir untuk mendorong transformasi ekonomi di daerah.

“Kami ingin sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan tidak lagi hanya menjual produk mentah, tetapi bisa menghasilkan produk olahan dengan nilai tambah tinggi,” ujar Tonny, Sabtu (14/6/2025).

Data Biro Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sultra dengan angka 23,53 persen.

Kendati begitu, sebagian besar produk dari sektor ini belum melalui proses hilirisasi. Sementara sektor industri pengolahan mencatat pertumbuhan tertinggi di tahun 2024, yaitu sebesar 12,98 persen.

Pertumbuhan sektor industri ini menjadi sinyal kuat bahwa hilirisasi dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Dari sisi fiskal, Sultra menerima dana transfer dari pusat sebesar Rp 19,4 triliun pada tahun 2025, termasuk dana desa sebesar Rp 1,2 triliun. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sekitar Rp 4 triliun.

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029, BPS memperkirakan dibutuhkan tambahan investasi atau efisiensi belanja sekitar Rp 1,2 triliun per tahun, guna menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,6 persen setiap tahunnya.

Baca Juga: NGO CCC Perangi Polusi Plastik di Pantai Nambo Kendari untuk Selamatkan Bumi

Kementerian Keuangan menekankan pentingnya pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan transfer ke daerah (TKD) secara optimal, terutama untuk belanja yang bersifat strategis dan berdampak langsung pada penciptaan nilai tambah ekonomi.

Perubahan orientasi dari belanja fisik yang kurang produktif ke arah hilirisasi diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Tonny optimis Bea Cukai bisa mendorong pertumbuhan industri pengolahan lokal yang berdaya saing melalui sinergi antara pemerintah daerah dan instansi pusat.

“Ini adalah bagian dari visi pembangunan ekonomi nasional yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Pemerintah,” tutup Tonny. (C)

Penulis: Ana Pratiwi

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS