Tenaga Kerja Lokal Terpinggirkan, Buruh Bungkutoko Cari Kepastian ke DPRD Sultra
Muhammad Israjab, telisik indonesia
Rabu, 06 Mei 2026
0 dilihat
Serikat Buruh Keadilan Bersatu berdemonstrasi di DPRD Sultra, meminta dilibatkan dalam pekerjaan di Pelabuhan Bungkutoko, Rabu (6/4/2026). Foto: Ist.
" Serikat Buruh Keadilan Bersatu (SBKB) berdemonstrasi di DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (6/4/2026) siang "
KENDARI, TELISIK.ID - Serikat Buruh Keadilan Bersatu (SBKB) berdemonstrasi di DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (6/4/2026) siang.
Demonstrasi tersebut, untuk menuntut warga lokal bisa mendapat kesempatan kerja di Pelabuhan Bungkutoko, yang dikelola Pelindo.
Salah satu perwakilan unjuk rasa, Muh Ilham mengatakan, semestinya warga lokal diberdayakan, khususnya di sekitar pelabuhan yang bernaung di Koperasi Bungkutoko Prima.
Ia juga berharap agar DPRD Sultra, bisa mencarikan solusi. Termasuk memediasi persoalan tersebut. Sehingga para buruh yang saat ini menganggur bisa kembali bekerja.
"Hanya jadi penonton di wilayah sendiri. Kami sebagai warga lokal menuntut hak kami," katanya saat aksi unjuk rasa.
"DPRD Sultra harus memberikan kepastian. Panggil pihak-pihak terkait, agar ada solusi," tambahnya.
Baca Juga: Jelang Forum Internasional di Kota Kendari, Ini Deretan Mobil Mewah Ditumpangi Delegasi Negara Asia Pasifik
Sebelumnya, sudah digelar rapat dengan KSOP Kendari untuk membahas keterlibatan tenaga kerja lokal di kawasan pelabuhan.
Namun belum ada kejelasan hingga kini. Sehingga buruh kembali turun untuk meminta dilibatkan di Pelabuhan Bungkutoko.
Mencuat pula kalau tuntutan ini tak sepenuhnya berasal dari warga Bungkutoko. Hal tersebut pun dibantah perwakilan demonstran, La Uwa.
"Alasannya, ada pernyataan dari Lurah Bungkutoko, menyebut kami tidak sepenuhnya warga lokal. Data kami bisa dicek langsung di RT dan RW," ungkapnya.
Padahal koperasi bentukan warga ini sesuai aturan. Namun, tak mendapat kesempatan untuk bekerja di pelabuhan.
Baca Juga: SKO Sultra Borong 10 Medali di Anoa Championship II 2026, Cetak Pesilat Remaja Terbaik
"Koperasi kami sesuai aturan, tapi tidak diberi ruang," ujarnya.
Saat menemui masa aksi, Ketua Komisi IV DPRD Sultra, Andi Zainuddin menjelaskan, belum bisa mengambil keputusan. Sehingga menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
"Kami akan menjadwalkan RDP. Semua pihak kami panggil untuk mengetahui duduk persoalan secara utuh, sehingga bisa diambil keputusan yang adil," ujarnya. (B)
Penulis: Muhammad Israjab
Editor: Kardin
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
