Pembangunan Pabrik Produksi Aspal Buton di Karawang Jawa Barat Mendapat Penolakan

Herdin Hidayat, telisik indonesia

Rabu, 06 Mei 2026

0 dilihat

Ketua DPW GJPI Sultra, Edi Aswianto Pagala menolak pembangunan pabrik aspal Buton di Karawang, Jawa Barat. Foto: Ist

BUTON, TELISIK.ID - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Juang dan Pendidikan Indonesia (GJPI) Sulawesi Tenggara (Sultra), menyatakan penolakan terhadap rencana Pemerintah Pusat membangun fasilitas produksi Aspal Buton di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Ketua DPW GJPI Sultra, Edi Aswianto Pagala menilai, kebijakan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tersebut mencederai prinsip keadilan bagi masyarakat Sultra, khususnya warga Pulau Buton sebagai daerah penghasil aspal.

"Penempatan fasilitas produksi di Karawang berpotensi menimbulkan ketimpangan baru. Seharusnya pemerintah membangun pabrik tersebut di Pulau Buton, bukan membawanya keluar daerah," ujar Edi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/5/2026).

Baca Juga: PT ANTAM UBPN Konawe Utara Perkuat Infrastruktur Desa Lewat Perbaikan Jembatan Tinobu

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari ini menjelaskan, pembangunan pabrik di tanah Buton merupakan momentum krusial untuk mendongkrak perekonomian lokal. Menurutnya, keberadaan pabrik di daerah asal akan membuka lapangan kerja luas, sehingga putra daerah tidak perlu lagi merantau untuk mencari penghidupan.

Edi menekankan, semangat pemerintah dalam mengelola kekayaan alam patut diapresiasi, namun harus tetap berpegang pada amanat Pasal 33 UUD 1945 untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di daerah asal.

"Jangan sampai masyarakat di daerah penghasil hanya menjadi penonton di tanah sendiri, sementara kekayaan alamnya diangkut ke daerah lain. Ini soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana sila kelima Pancasila," tegasnya.

Baca Juga: Pemkot Baubau Raih Terbaik 3 Percepatan Penurunan Stunting di Sulawesi Tenggara

Menanggapi alasan infrastruktur yang kerap menjadi kendala di daerah, Edi mendesak Pemerintah Pusat untuk lebih memilih membangun infrastruktur pendukung di Buton, seperti jalan dan pembangkit listrik dari pada memindahkan lokasi produksi ke Pulau Jawa. Ia pun meminta Pemprov dan DPRD Sultra untuk tidak berdiam diri dan segera menyuarakan keberatan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

"Kami mengajak pemuda, mahasiswa, dan seluruh elemen masyarakat Sultra untuk bersatu menolak kebijakan ini. Ini adalah kekayaan alam kita, dan kita memiliki hak penuh untuk mendapatkan manfaat produksinya secara langsung," pungkasnya.

Penulis: Herdin Hidayat

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS