Bjorka Bocorkan 6 Juta Nomor NPWP dan Data Pejabat Negara, Sebut Putra Jokowi Bodoh

Ahmad Jaelani

Reporter

Kamis, 19 September 2024  /  7:03 pm

Bjorka kembali meretas nomor NPWP pejabat negara, mulai dari Jokowi dan dua putranya hingga Menkominfo serta Menkeu Sri Mulyani. Foto: Kolase Tempo/Wikipedia

JAKARTA, TELISIK.ID – Bjorka, peretas yang pernah mengguncang Indonesia, kembali melakukan aksinya dengan membocorkan jutaan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Dalam serangan terbaru ini, Bjorka memublikasikan data tersebut di forum Breach Forums.

Informasi yang dilansir dari CNN Indonesia pada Kamis (19/9/2024), Bjorka diduga menjual sekitar enam juta data NPWP, termasuk informasi pribadi Presiden Joko Widodo (Jokowi), dua putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, serta data milik dua menteri lainnya.

Pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mengonfirmasi bahwa data yang bocor dijual dengan harga sekitar 150 juta rupiah. “Data tersebut meliputi NIK, NPWP, alamat, nomor telepon, dan email,” ujar Teguh melalui akun X (dulu Twitter).

Baca Juga: RUU APBN 2025 Ditarget Rp 3.621 Triliun dengan Defisit Rp 616 Triliun Disahkan, Nilai Tukar Rupiah Masih Loyo

Dalam pengumumannya di Breach Forums, Bjorka menyebutkan total 6,6 juta data yang dijual dengan harga US$10 ribu atau sekitar Rp 153,1 miliar. Dalam sampel yang diunggah, Bjorka bahkan menggunakan kata-kata kasar saat merujuk kepada Presiden Jokowi dan kedua putranya.

“Dalam sampel ini kamu akan mendapatkan informasi pribadi tentang Presiden Indonesia dan putra-putranya yang bodoh,” tulis Bjorka di forum tersebut.

Baca Juga: Biro SDM Polda Sulawesi Tenggara Diganjar Polda Terbaik dalam Penilaian Kinerja ASN

Perusahaan keamanan siber Falcon Feeds juga mengeluarkan pernyataan terkait kebocoran ini. Melalui akun X mereka, Falcon Feeds mengungkapkan bahwa data yang bocor berisi informasi pribadi seperti nama, NIK, NPWP, alamat, email, nomor telepon, dan tanggal lahir.

Namun, mereka menegaskan bahwa keaslian klaim ini masih perlu diverifikasi.

Menanggapi kejadian ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan segera mengambil tindakan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan investigasi mendalam.

“Saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman,” jelas Dwi dalam keterangannya.

Kebocoran data ini menimbulkan kekhawatiran besar mengingat skala dan dampaknya yang luas. Pihak berwenang terus berupaya untuk melindungi informasi sensitif demi menjaga keamanan dan privasi masyarakat. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Mustaqim

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS