Dampak Pengesahan UU Cipta Kerja, Ini Komentar Anggota DPR-RI

Jumat, 09 Oktober 2020  /  2:33 pm

Anggota Fraksi Demokrat DPR-RI saat Walk Out di rapat pengesahan RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Foto: Repro Google

KENDARI, TELISIK.ID - Anggota Fraksi Demokrat DPR-RI, Rusda Mahmud, menyayangkan kericuhan yang terjadi saat demonstrasi penolakan UU Cipta kerja di Kendari, Kamis (9/10/2020).

Anggota DPR-RI Dapil Sultra ini mengungkapkan, pemerintah seharusnya menyahuti apa yang menjadi aspirasi masyarakat.

Mantan Bupati Kolaka Utara dua periode ini menegaskan, UUD 1945 telah mengatur, sesungguhnya kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat.

"Jadi kalau kita analogikan ini, Negara RI sebuah kebun, maka pemerintah dan jajarannya itu kan cuma pekerja kebun," katanya, Kamis (9/10/2020).

Baca juga: Hanya Bertahan Sejam, Buruh yang Hendak Demo DPR RI Bubarkan Diri

Aspirasi masyarakat di hampir seluruh Kota di Indonesia, lanjut Rusda, sudah nampak jelas menolak pengesahan UU Cipta Kerja Omnibus Law.

"Indonesia mengharapkan pemerintah melihat itu, sehingga nanti Presiden bisa membuat aturan membatalkan. Nah itulah harapan kami," sambungnya.

Rusda menegaskan, UU Cipta Kerja Omnibus Law sangat merugikan buruh-buruh kecil. Hal itu pula yang menjadi alasan Demokrat menyuarakan penolakan.

"Saya kemarin di Sultra, ada beberapa tokoh masyarakat saya diskusi, mereka mengungkapkan, karena ini tidak terlalu penting, kenapa buru-buru (disahkan) harusnya pemerintah fokus dulu menangani pandemi COVID-19," tutupnya. (B)

Reporter: Musdar

Editor: Haerani Hambali