Dugaan Korupsi Makan Minum dan Reses DPRD Mubar Tinggal Ekspose di BPKP
Reporter Muna
Senin, 09 Agustus 2021 / 10:41 am
Kasi Pidsus Kejari Muna, Sahrir (baju merah) bersama mantan Bendahara Setwan Mubar, La Yana. Foto: Sunaryo/Telisik
MUNA, TELISIK.ID - Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna terus merampungkan bukti-bukti dugaan korupsi makan minum dan reses di Sekretariat DPRD Muna Barat (Mubar) tahun 2017-2019.
Sejumlah saksi-saksi mulai dari anggota dan mantan anggota DPRD, staf, sekwan dan honorer telah dimintai keterangan terhadap dugaan korupsi yang telah ditemukan kerugian keuangan negara sementara sebesar Rp 350 juta. Hal tersebut berdasarkan keterangan saksi yang mengaku tidak menerima honor lembur, pemotongan dana reses dan dana makan minum yang tidak sesuai.
Kajari Muna, Agustinus Baka Tangdililing melalui Kasi Pidsus, Sahrir mengungkapkan, penyidikan kasus tersebut masih membutuhkan keterangan dari mantan Sekwan, Asbar Hainudin dan Bendahara, La Yana. Setelah pemeriksaan keduanya, maka dilakukan ekspose di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sultra.
"Masih ada keterangan yang kami butuhkan, setelah itu baru kita ekspose di BPKP untuk menentukan kerugian riil," kata Sahrir, Senin (9/8/2021).
Baca Juga: DLHK Kendari Temukan Limbah Cair Fasyankes Tidak Terbuang ke IPAL
Mantan Kasi Pidsus Kejari Konawe itu juga meluruskan tudingan-tudingan yang beredar bahwa kasus itu mulai redup. Sahrir dengan tegas menyampaikan bahwa pihaknya tidak main-main dalam menangani kasus tersebut.
Terbukti, progres penanganannya terbilang cepat. Diawali dengan penyelidikan bulan Maret yang kemudian setelah ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum yang terindikasi merugikan keuangan negara, maka di bulan Juni lalu statusnya ditingkatkan ke penyidikan.
"Saya pikir kalau yang sebut kasusnya redup, mungkin mereka tidak update. Nanti jalan-jalan di kantor saya jelaskan prosesnya dari penyelidikan ke penyidikan," terangnya. (C)
Reporter: Sunaryo
Editor: Haerani Hambali