Dunia Hormati Hoegeng Perangi Korupsi, Polri Dituntut Serius

Sabtu, 08 Januari 2022  /  1:23 pm

Ketua Dewan Pembina Pusat Studi Komunikasi Kepolisian (PUSKOMPOL), Jakarta, Suryadi, M.Si (kiri) dan Efriza (kanan) akademisi sekaligus penulis sejumlah literatur ilmu poitik. Foto: Ist.

JAKARTA, TELISIK.ID - Institusi dan insan Bhayangkara harus konsisten perangi korupsi sepanjang masa. Negara lain saja, seperti Ukraina, sangat menghormati Jenderal Pol Hoegeng Iman Santoso karena ia sangat antikorupsi.

Pemerhati pers, budaya, dan Kepolisian, Suryadi, M.Si dan akademisi Efriza, M.Si secara terpisah, Sabtu (8/1/22) di Jakarta, mengatakan, masyarakat negara sahabat tersebut telah memberikan penghargaan kepada Kapolri ke-5 yang meninggal 14 Juli  17 tahun lalu itu.

Jika negara lain saja menghormati Hoegeng, kata Suryadi, sudah seharusnya dan sepatutnya Polri serta insan Bhayangkara konsisten memerangi korupsi secara lebih nyata mulai dari akar-akarnya.

“Jangan cuma besar gema dalam seleberasi. Pembentukan kawasan bebas antikorupsi, oke-oke saja, tapi konsistensi memberantas korupsi di dalam Polri sendiri, demi pelayanan yang terbaik dan bersih kepada masyarakat, itu jauh lebih urgen,” kata Suryadi.

Hoegeng menjadi polisi sejak zaman Jepang, kemerdekaan, mengisi kemerdekaan hingga menjadi Kapolri ke-5 di awal-awal Orde Baru (1968 – 1971). Ia “dengan kaku” menegakkan hukum ke dalam institusi Polri maupun ke luar, termasuk kepada istri dan anak-anaknya.

Hoegeng tak pernah mau kompromi sedikit pun terhadap potensi, apalagi perbuatan nyata-nyata korupsi. Semua bermula dari kejujuran yang terdidik dan disiplin ketat mulai dari dalam keluarganya sendiri, sehingga ia memang patut diteladani.

Bahkan, Hoegeng tidak bersedia menikmati sesuatu yang sudah menjadi haknya sebagai polisi, menteri, dan Kapolri. Ia merasa “tidak pantas” bergelimang kesenangan di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang masih jauh dari layak.

Setiap 9 Desember, dunia memperingati Hari Antikorupsi Internasional, tak terkecuali masyarakat Ukraina. Dalam peringatan 9 Desember 2021 di Kota Chernihiv, Ukraina, masyarakat negara sahabat itu memberikan penghargaan bagi Hoegeng Iman Santoso.

Baca Juga: Ini Penjelasan Bahlil Soal Pencabutan Ribuan IUP, HGU dan HGB

Seputar penghormatan kepada Hoegeng itu, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Dr Vasyl Hamianin dalam siaran tertulis, Minggu (2/1/2022), mengabarkan, penghargaan itu diberikan bagi “pejuang pemberantasan korupsi tanpa kompromi” Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (1968 – 1971), Jenderal Hoegeng Iman Santoso.  

Penghargaan diberikan oleh masyarakat Ukraina di bawah naungan Ukrainian Initiative (UI) dan Institut Peringatan Nasional Ukraina (IPNU). Beberapa waktu sebelumya, Oktober 2021, masyarakat Ukraina juga memeringati 100 tahun Hoegeng. Putra seorang jaksa ini lahir di Pemalang, Jawa Tengah, 14 Oktober 1921.    

Dalam dan luar Polri menyoroti perang melawan korupsi, Suryadi melihat, saat ini porsi tindakan pencegahan cenderung masih kalah besar dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat selebrasi.

Sementara, pemberantasan korupsi yang dilancarkan, terus menerus memunculkan para tersangka figur-figur publik dari kalangan eksekutif, legislatif, politisi, pengusaha, bahkan kalangan penegak hukum sendiri. Padahal, di negeri yang partrialkal ini, mereka selayaknya menjadi teladan baik moral maupun ketaatan terhadap hukum.  

“Masih ada perilaku yang bermula dari kesadaran menyalahgunakan  kekuasaan. Polri sendiri masih harus bekerja keras menunjukkan kepada masyakarat, bahwa di seluruh lini fungsi, tugas dan pelayanannya, clean dari suap, segala yang koruptif, suap, pungli, dan tindakan yang nyata-nyata korupsi,” kata Ketua Dewan Pembina Pusat Studi Komunikasi Kepolisian (PUSKOMPOL), Jakarta, Suryadi.

Suryadi menunjuk pada kasus korupsi dua jenderal di Mabes Polri dan perbuatan Kapolsek (inspektur satu) Parigi Moutong, Sulteng yang “membeli seks” dari seorang anak perempuan tersangka, sebagai tindakan yang jelas-jelas berbasis pada memainkan kekuasaan.

Tindakan-tindakan tersebut, lanjutnya, adalah sikap yang lebih mengutamakan kekuasaan ketimbang menghargai hukum dan amanah yang telah dipercayakan negara.

Untuk itu, akademisi Efriza mengatakan, sebaiknya institusi Polri menggali nilai dari seorang Jenderal Hoegeng sehingga tertanam pada setiap warga Bhayangkara.

“Keteladaan Hoegeng tersebut, layak dibawa sebagai materi sampai dalam setiap lembaga pendidikan Polri, dan ketika sudah bertugas,” kata Efriza, penulis sejumlah literatur ilmu poitik.

Senada, Suryadi berpandangan, ketokohan Hoegeng yang terbangun oleh keteladanan, memang sudah selayaknya diabsorb ke dalam kurikulum pendidikan, khususnya di setiap jenjang pendidikan Polri.  

Sosok Hoegeng, lanjut Suryadi, senantiasa muncul menggema menjadi teladan ketika membahas masalah-masalah kejujuran, clean, dan melawan korupsi.

“Meluas sampai di luar institusi Polri. Ia sudah menjadi milik bangsa seperti halnya Bung Hatta. Jadi, ini bukan untuk kultus individu, Hoegeng memang pantas dijadikan role model,” jelasnya.

Baca Juga: Jokowi Cabut Ribuan IUP Pertambangan, PERKHAPPI Sultra: Datanya Harus Dibuka

Dengan demikian, lanjutnya, sosok Hoegeng tidak sekadar mengkristal ke dalam kurikulum, tetapi setiap anggota Bhayangkara wajib berperilaku jujur, clean, dan antikorupsi, seperti halnya Hoegeng. Sebab, jika sekadar dalam kurikulum dan silabus yang bermuatan kejujuran dan moral, tentu saat ini sudah ada.

Namun, hal tersebut juga sudah seharusnya tersambung ke dalam pembinaan karir selama penegak hukum bertugas yang jelas oritentasinya, pangkat berikut jabatan atau keahlian.

Oleh karena itu, baik Suryadi maupun Efriza, sepakat agar lembaga-lembaga pendidikan, khususnya di Polri, mewajibkan kepada setiap peserta didik, meneladani kehidupan dan sepak-terjang Hoegeng sebagai penegak hukum.

Mereka berdua juga menambahkan nama-nama sosok penegak hukum lain yang patut diabsorb dalam kurikulm pendidikan dan diteladani secara nyata sehingga menjadi role model. Mereka itu, yakni Wapres pertama, Bung Hatta (alm), Jakgung Baharuddin Lopa (alm) dan Soeprapto (alm), serta Hakim Agung Artidjo Alkostar (alm). (C)

Reporter: Kardin

Editor: Haerani Hambali