Evaluasi Layanan 112 Kendari Februari 2026: 2.716 Panggilan Masuk, 127 Laporan Masih Proses

Rabu, 04 Maret 2026  /  1:13 pm

Petugas Call Center 112 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari melayani aduan masyarakat di Command Center Pemkot Kendari saat evaluasi kinerja layanan Februari 2026. Foto: Ist.

KENDARI, TELISIK.ID - Pemerintah Kota Kendari mencatat 2.716 panggilan masuk ke layanan Call Center 112 sepanjang 1–28 Februari 2026.

Dari jumlah tersebut, 2.213 panggilan dinyatakan valid dan 252 laporan diteruskan ke instansi terkait.

Sebanyak 125 laporan telah selesai ditindaklanjuti, sementara 127 tiket lainnya masih dalam proses penyelesaian.

Data tersebut dirilis Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Kendari sebagai bagian dari evaluasi kinerja bulanan layanan aduan darurat.

Kepala Dinas Kominfo Kendari, Sahuriyanto Meronda menjelaskan, 81 persen panggilan tergolong valid.

Sisanya 19 persen atau 503 panggilan merupakan prank dan ghost call.

“Layanan 112 ini adalah wajah kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Kami terus berupaya memastikan setiap laporan yang masuk dapat ditindaklanjuti secara cepat dan terkoordinasi,” kata Sahuriyanto, Rabu (4/3/2026).

Dari 252 tiket yang diteruskan ke instansi teknis, tingkat penyelesaiannya bervariasi.

Baca Juga: Kapolda Sultra Siap Mundur dari Jabatan Jika Tak Copot Kapolres Bombana

Beberapa OPD mencatat penyelesaian penuh, sementara lainnya masih berproses.

Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) menerima 10 laporan dan seluruhnya selesai ditangani.

Polres dan PLN juga mencatat penyelesaian 100 persen dari masing-masing 7 dan 36 laporan.

Sebaliknya, Dinas Perhubungan (Dishub) menerima laporan terbanyak, yakni 77 kasus. Namun, baru 10 yang selesai dan 67 masih dalam proses.

Dinas PUPR menerima 7 laporan dan seluruhnya belum rampung.

Di tingkat kecamatan, Mandonga mencatat 9 laporan dengan 6 belum selesai. Poasia menerima 4 laporan, sementara Kendari Barat 3 laporan.

Kecamatan Baruga, Puuwatu, dan Wua-Wua masing-masing memiliki satu laporan yang belum terselesaikan. Adapun Kecamatan Kambu seluruh laporannya masih dalam proses.

Jenis aduan terbanyak berkaitan dengan lampu penerangan jalan umum (LPJU), penebangan pohon, gangguan listrik, serta persoalan sanitasi seperti bak sampah penuh.

Dishub menjadi instansi dengan jumlah laporan terbanyak, disusul PLN, DLHK, dan Damkar.

Sahuriyanto juga menyoroti produktivitas 14 petugas call taker yang berhasil menjawab 2.213 panggilan selama Februari.

“Kami mengimbau masyarakat untuk menggunakan layanan 112 secara bijak. Setiap panggilan prank sangat berpotensi menghambat penanganan laporan darurat yang benar-benar membutuhkan pertolongan,” ujarnya.

Indikator kualitas layanan (SLA) menunjukkan 66 persen meningkat dan 34 persen menurun. Keluhan warga masih didominasi lambatnya penanganan LPJU dan penumpukan sampah.

Baca Juga: BPJS Kesehatan Dorong Validasi Data PBI dan Keaktifan Peserta JKN di Kendari

Menurut Sahuriyanto, evaluasi rutin ini menjadi dasar penguatan koordinasi lintas OPD agar respons terhadap aduan warga lebih cepat dan tepat sasaran.

“Kami tidak ingin ada laporan warga yang terabaikan. Semua tiket kami pantau, dan kami dorong instansi teknis agar respons lebih cepat dan tepat,” tegasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menegaskan layanan 112 merupakan bagian dari komitmen pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan terbuka.

“Ribuan laporan warga yang tertangani dengan cepat melalui layanan ini adalah bukti komitmen kami bahwa pemerintah tidak boleh jauh dari kesulitan rakyatnya dan tidak boleh tertutup terhadap akses informasi. Semua ini bertujuan untuk mempermudah urusan masyarakat dan menghidupkan urat nadi ekonomi Kota Kendari,” tegasnya. (Adv)

Penulis: Ana Pratiwi

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS