Gelombang Protes dari Kampus kepada Jokowi Berlanjut, Menteri Bahlil Pasang Badan, Singgung Pasangan Capres 1 dan 3

Sabtu, 03 Februari 2024  /  8:42 am

Civitas akademika Universitas Indonesia (UI) melakukan deklarasi kebangsaan sebagai sikap kritik kepada Presiden Jokowi, di Kampus UI Depok, Jumat (2/2/2024). Foto: Ist

JAKARTA, TELISIK.ID – Jelang pemungutan suara Pilpres 2024, gelombang protes lewat petisi dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta yang mengkritik ketidaknetralan Presiden Joko Widodo terus berdatangan. Hari ini, Sabtu (3/2/2024), Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung menyusul menyampaikan sikap yang sama.

Informasi yang diterima Telisik.id, pernyataan sikap Unpad akan dibacakan hari ini sekitar pukul 09:00 WIB di gerbang utama Kampus Unpad di Dipati Ukur, Bandung. Informasi ini juga telah beredar luas di berbagai media sosial.

Sejumlah petinggi Unpad yakni Rektor, Rina Indiastuti;  Ketua Senat Akademik, Ganjar Kurnia; dan Ketua Dewan Profesor, Arief Anshory Yusuf direncanakan menghadiri penyampaian petisi. Selain itu, beberapa guru besar dan dosen juga diperkirakan hadir, antara lain Susi Dwi Harijanti, Bagir Manan, Erri Noviar Megantara, dan Atip Latipulhayat.

Penyampaian petisi oleh civitas akademika Unpad ini diformat sebagai aksi ‘Pembacaan Seruan Padjadjaran oleh Civitas Akademika Universitas Padjadjaran’. “Selamatkan negara hukum yang demokratis, beretika, dan bermartabat,” demikian pesan undangan terbuka dari Unpad, Jumat (2/2/2024) malam.

Unpad melihat adanya ketidakpatutan dalam bernegara, melalui pelanggaran etika, dan pencederaan nilai-nilai fundamental demokrasi yang terkandung di dalam UUD 1945.

Gelombang petisi dari berbagai perguruan tinggi ini diawali oleh civitas akademik Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Rabu (31/1/2024). Kemudian diikuti oleh Universitas Islam Indonesia (UII) sehari berikutnya, Kamis (1/2/2024).

Tiga perguruan tinggi negeri menyusul melakukan hal yang serupa pada Jumat (2/2/2024), yakni Universitas Indonesia (UI), Universitas Andalas (Unand), dan Universitas Hasanuddin (Unhas).

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menilai petisi yang disampaikan dari berbagai perguruan tinggi harus didengar oleh Pemerintahan Jokowi dan diketahui oleh seluruh masyarakat. Anies mengaku khawatir dengan kondisi negara yang dianggapnya sedang tidak baik-baik saja.

“Kalau kampus-kampus sudah mulai menyuarakan (kritik), artinya ada masalah yang serius (di pemerintahan). Ini perlu jadi perhatian kita semua,” ujar Anies di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/2/2024) petang.

Perguruan tinggi atau kampus yang telah menyampaikan kritik lewat petisi, menurut Anies, karena mereka telah menangkap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat, terutama jelang Pemilu 2024. Dia memahami bahwa kampus berisi para intelektual yang peduli pada nasib bangsa dan negara.

“Kampus-kampus itu berbicara setelah menangkap apa yang terjadi di masyarakat dan kami sudah menyampaikan pesan ini sejak lama. Misalnya soal netralitas dalam pemilu dan keadilan yang harus ditegakkan. Jangan sampai wasit justru ikut bermain,” terang Anies.

Baca Juga: Ramai Akademisi Kampus Kritik Jokowi: Tidak Manfaatkan Institusi Kepresidenan Buat Keluarga

Anies meyakinkan, gagasan perubahan yang diperjuangkan bersama Muhaimin Iskandar alias Cak Imin adalah untuk mengembalikan demokrasi pada jalurnya. Selain itu, menerapkan pemerintahan berdasarkan meritokrasi dan yang mengayomi bagi seluruh rakyat.

“Kami hanya berharap sederhana kok, pemilu nanti dilaksanakan dengan jujur, adil, dan seluruh unsur yang terkait penyelenggara netral, itu saja,” imbuhnya.

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Hasto Kristiyanto, juga merespons sikap dari berbagai kampus. Dia menilai, petisi dari berbagai kampus atau perguruan tinggi yang ditujukan kepada Jokowi sebagai wujud protes atas penyimpangan dalam penyelenggaraan negara.

“Inilah yang kemudian membawa demokrasi Indonesia dalam titik yang sangat kritis, yang mendorong para guru bangsa untuk turun gunung dan mendorong kelompok-kelompok pro demokrasi,” tegas Hasto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/2/2024).

Hasto menyebut pernyataan sikap civitas akademika UGM yang diikuti oleh berbagai kampus karena melihat situasi demokrasi saat ini semakin terpuruk. Dia pun menyinggung rezim Jokowi yang memimpin saat ini bukan sebagai jabatan abadi.

“Karena tidak ada kekuasaan abadi selain kekuasaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT,” tandas Hasto yang juga Sekretaris Jenderal PDIP.

Gelombang protes dari berbagai kampus dalam empat hari berturut sejak Rabu hingga Sabtu ini selayaknya mendapat respons yang cepat dari Jokowi. Namun, Menteri Investasi RI, Bahlil Lahadalia, pasang badan dan menilai tak ada yang dilanggar Jokowi dalam membangun demokrasi di Indonesia.  

Bahlil yang juga sebagai Ketua Tim Kerja Strategis (TKS) pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mempertanyakan protes lewat petisi yang dilayangkan berbagai kampus.

“Silakan saja ini kan pemilu, dan menurut saya sampai hari ini tidak ada sebuah pelanggaran aturan yang terjadi,” ujarnya di Jakarta, Jumat (2/2/2024).

Tudingan kepada Jokowi telah melanggar kekuasaan dan menghambat demokrasi, Bahlil menganggap sengaja dimunculkan pihak tertentu karena posisi elektoral tidak kunjung naik. Cara yang dilakukan, menurut dia, yakni membuat alibi dengan berbagai masalah.

“Contoh dulu (usulan) pemakzulan (Jokowi). Contoh dulu etika. Contoh sekarang bilang koalisi pasangan tertentu dengan yang lainnya, 01 dan 03 katakanlah begitu. Habis itu enggak mempan, bikin lagi pilihan nomor berapa lagi,” tutur Bahlil yang juga kader Partai Golkar.

Koalisi pasangan 01 dan 03 seperti yang disebutkan Bahlil merujuk pada pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies-Muhaimin (AMIN), dan nomor urut 3, Ganjar-Mahfud.

Munculnya protes civitas akademika dari berbagai kampus kepada Jokowi bukan berarti kebebasan menyampaikan kritik tidak mendapat hambatan. Civitas akademika UI yang melakukan deklarasi kebangsaan di Rotunda, Kampus UI, Depok, Jumat (2/2/2024), mengaku sebelumnya mendapat intimidasi.

Baca Juga: Mesranya Jokowi Makan Bakso dengan Prabowo, Anies Siapkan Kejutan Ini di Debat Terakhir

Ketua Dewan Guru Besar UI, Profesor Harkristuti Harkrisnowo, menuturkan bahwa intimidasi dilakukan oleh seseorang ke beberapa guru besar UI melalui pesan WhatsApp (WA).  

“Kami sudah agak diintimidasi juga sebenarnya. Kami dapat pesan WA dari salah seorang mahasiswa kami yang menyatakan bahwa dia kecewa kenapa UI kok ikut-ikutan UGM, UII, dan lain-lain. Karena harusnya kita bisa ikut pergi ke pejabat yang berwenang dan menyampaikan ide-ide,” tutur Harkristuti usai deklarasi kebangsaan.  

Orang yang mengirim pesan tersebut, kata Harkristuti, mengaku sebagai alumni Fakultas Hukum UI. Namun, dirinya tidak tahu secara jelas identitas pengirim pesan. Harkristuti mengaku sempat membalas pesan yang diterimanya.

“Ya kami enggak ngapa-ngapain, kami hanya mengatakan 'Anda waktu di kampus diajari yang namanya akademik freedom, kebebasan akademik dan etika akademik. Dan itulah yang kami laksanakan pada hari ini,” ujarnya.

Saat deklarasi kebangsaan, civitas akademika UI mendorong Pemilu 2024 berjalan demokratis dan damai. Mereka mengajak warga dan alumni UI segera merapatkan barisan, guna mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan.

Civitas akademika UI juga menekankan bahwa pemilu harus terbebas dari paksaan memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Civitas akademika UI pun menyerukan perguruan tinggi di seluruh Tanah Air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di wilayah masing-masing. (A)

Reporter: Mustaqim

Editor: Haerani Hambali

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS