Harga Pupuk Mahal dan Langka, Polisi Segera Selidiki Penyebabnya

Kamis, 18 November 2021  /  4:34 pm

Ilustrasi tempat penyimpanan pupuk. Foto: jawapos.com

MEDAN, TELISIK.ID - Pemerintah Provinsi Sumut diminta harus memikirkan stimulus khusus untuk membantu petani dalam mengatasi tingginya harga pupuk non subsidi, saprotan dan lainnya.

Tujuannya, agar perekonomian, khususnya petani di daerah ini meningkat dan kesejahteraan akan terjamin. Selain itu, pupuk bersubsidi di Sumatera Utara juga langka di pasaran.

Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Mangapul Purba kepada sejumlah awak media, Kamis (18/11/2021). Menurutnya, di sinilah bukti keseriusan pemerintah.

“Nasib petani saat ini sudah berada di ujung tanduk akibat tingginya harga pupuk yang mereka gunakan untuk bertani," ungkap Mangapul.

Baca Juga: Pemkab Butur Gelar Apel Gabungan Pengamanan Festival Seni Qasidah

Banyak petani yang berteriak dan menangis karena mahalnya harga pupuk, bisa mencapai Rp 700 ribuan per karung 50 kg untuk yang non subsidi.

Selain itu, terkait mahalnya biaya operasional bertani, seharusnya pemerintah lebih peka dalam melihat nasib petani.

“Sejujurnya saya belum melihat usaha serius pemerintah dalam melakukan proteksi terhadap petani baik untuk produksi maupun proteksi harga komoditas panennya. Jika hal itu terus berlangsung maka saya khawatir progam ketahan pangan pemerintah akan terganggu," sambungnya.

Pemerintah Provinsi Sumut yang dipimpin Edy Rahmayadi selalu sosialisasi tentang kedaulatan pangan. Tapi reaslitanya, petani menjerit.

"Iya, bagaimana tidak, kita selalu gembar-gembor kedaulatan pangan, tapi petaninya tidak diproteksi. Nah ini kan lucu omongan sama tindakan tidak sejalan dan bagaimana mungkin ada ketahanan pangan jika nasib petani semakin terpuruk," ucapnya.

Menurut Mangapul, sudah waktunya Pemerintah Provinsi Sumut kembali ke jalur yang benar dalam menangani nasib petani, jangan hanya bicara konsep di ruang ber AC.

“Tempat petani itu di sawah dan ladang di bawah terik matahari, bukan di menara gading. Jadi kalau mau selesaikan urusan petani maka instansi terkait harus turun ke bawah lihat berapa tingginya harga kebutuhan petani baik pupuk, pestisida maupun insektisida," ujarnya.

"Lihat juga betapa murahnya harga komoditas pertanian yang membuat petani di Sumut tidak bisa bangkit dari keterpurukan. Masalah mahalnya harga pupuk dan kelangkaan pupuk bersubsidi harus bisa diselesaikan dengan cepat oleh pemerintah Provinsi Sumut ini," sambungnya.

Baca Juga: Sebulan Pantau Distribusi BBM di SPBU-N Sapoiha, Dinas Perikanan Siap Laporkan Hasilnya

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sumut, Kombes Pol Jhon C Nababan ketika dikonfirmasi mengaku belum menerima adanya laporan kelangkaan pupuk bersubsidi untuk petani, maupun dugaan penimbunan.

"Kami belum ada menerima laporan kelangkaan pupuk bersubsidi. Tapi, meskipun begitu kami akan menindaklanjuti segala informasi yang kami terima," ungkapnya. (B)

Reporter: Reza Fahlefy

Editor: Fitrah Nugraha