Ide Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Perorangan
Kolumnis
Minggu, 09 Maret 2025 / 4:46 pm
Efriza, Dosen Ilmu Pemerintahan dan Owner Penerbitan. Foto: Ist.
Oleh: Efriza
Dosen Ilmu Pemerintahan dan Owner Penerbitan
RAMAI jadi pembicaraan ketika PSI ingin merubah identitas menjadi PSI Perorangan. PSI juga menyatakan keinginan itu juga mengakomodir gagasan dari mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengungkapkan Partai Super Terbuka (Partai Super Tbk). Hanya saja keinginan merubah identitas diri PSI menjadi PSI Perorangan harus dilakukan dalam keputusan resmi pada kongres atau kopdarnas (kopi darat nasional).
Ide Jokowi Partai Super Tbk diakui oleh dirinya telah diakomodir oleh PSI. Wajar, jika ide dari Jokowi diadopsi oleh PSI sebab PSI memang dikenal sebagai partai yang mengadopsi gagasan serta kebijakan yang selaras dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hanya saja, PSI Perorangan berbeda dengan partai perorangan yang pernah hadir di Pemilihan Umum (Pemilu) pertama dari republik ini tahun 1955.
Antara PSI Perorangan dengan Personalisasi Partai
Setiap ide yang digagas oleh Jokowi harus diakui sering kali diadopsi oleh PSI, seperti ide Partai Super Tbk. Patut diakui bahwa PSI memang partai yang ber 'kiblat' terhadap Jokowi, jadi apapun ide dari Jokowi akan coba diwujudkannya, saat ini adalah ide pemilihan ketua umum melalui seluruh anggota kadernya.
Langkah PSI mengakomodir ide Jokowi punya alasan yang kuat, PSI sedang berupaya menarik ceruk pemilih yang memiliki kedekatan emosional dengan Jokowi. Tak dapat dimungkiri, bahkan dalam pemerintahan saat ini, pengaruh Jokowi masih sangat kuat, yang berdampak pada diakomodirnya figur-figur yang dekat dengan dirinya di pemerintahan.
PSI perseorangan memungkinkan dapat terwujud dengan perubahan identitas diri ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), sebab PSI juga bagian dari pemerintahan, jadi tak sulit mengakomodir perubahan identitas dari PSI menjadi PSI Perseorangan.
Namun ide baik dan benar dari Partai Super Tbk yang bersifat demokratis ini, rasanya sulit dijalankan dengan baik dan benar. Ide Jokowi tentang partai super Tbk adalah menolak pengelolaan partai secara personalisasi yang menggambarkan dominasi individu dalam kepemimpinan partai politik.
Mayoritas dalam pengelolaan partai politik di negeri berkarakter personalisasi, hal mana ketua umum menjabat dalam jangka waktu sangat lama atau diwariskan secara turun-temurun dalam lingkup keluarga.
Baca Juga: Hilangnya Empati Terhadap Guru
Pertanyaannya adalah apa mungkin PSI perseorangan dianggap lebih demokratis? Realitas yang terjadi sebelumnya, dalam internal PSI sendiri menunjukkan bahwa ketika Kaesang Pangarep ditetapkan sebagai ketua umum, proses tersebut tidak sepenuhnya demokratis. Hal ini terbukti dari adanya kisruh internal yang berujung pada keluarnya sejumlah petinggi partai.
Jika nantinya PSI benar-benar menerapkan sistem pemilihan ketua umum oleh seluruh kader, tetap ada kekhawatiran mengenai potensi mobilisasi suara yang mengarah pada kemenangan Kaesang kembali, misalnya.
Artinya, meskipun seluruh kader diberikan hak suara, keputusan mereka tetap bisa dipengaruhi oleh struktur partai yang sudah mengakar dengan ideologi yang berorientasi pada Jokowi. Sehingga yang terjadi pada dasarnya hanya perubahan kecil saja dari personalisasi partai yang dulunya dalam memilih ketua umum diserahkan kepada Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) dihirarki tingkat kepartaian, tetapi sekarang mengikutsertakan seluruh anggota kader. Jadi tetap saja demokrasi proseduralnya bersifat semu semata.
Bahasa lugasnya, dalam skenario ini, ketika terpilih kembali Kaesang misalnya, maka demokrasi yang diterapkan PSI bisa jadi hanya bersifat prosedural tanpa adanya kemandirian penuh dalam proses pemilihan. Para kader-kader itu dalam partisipasi politik berkarakter mobilisasi bukanlah otonom.
Otonom atau Mobilisasi
Transformasi PSI menjadi PSI Perorangan harus diakui berpotensi meningkatkan citra positif partai ini di mata publik dengan bersifat terbuka tersebut. Publik dapat melihatnya sebagai langkah progresif karena memberikan hak kepada seluruh kader untuk memilih pemimpin partai — sesuatu yang jarang diterapkan dalam partai politik lain, karena partai-partai politik lain umumnya yang memilih adalah KSB dari tingkatan hirarki kepartaian.
Hal ini dapat menciptakan perbandingan dan tekanan terhadap partai-partai lain yang masih mempertahankan sistem pemilihan ketua umum secara tertutup melalui struktur hierarkis partai. Utamanya yang akan terkena sindir dari perubahan perilaku PSI adalah PDIP, sebab PDIP ini dikelola dengan personalisasi politik berkarakter demokrasi terpimpin oleh Ketua umumnya Megawati Soekarnoputri.
Baca Juga: 100 Hari Pemerintahan, Kepuasan Bernilai Tinggi dengan Catatan
Sebagai partai dengan ideologi nasionalisme, PSI sering kali berupaya mengambil posisi yang berseberangan dengan PDIP. Dengan mendeklarasikan dirinya sebagai partai yang lebih demokratis, dengan cara pemilihan bersifat terbuka melalui seluruh kadernya, PSI bisa menciptakan opini bahwa sistem kepemimpinan dalam PDIP lebih otoriter dan kurang transparan.
Secara keseluruhan, ditenggarai keinginan perubahan PSI menjadi PSI Perorangan tidak hanya berkaitan dengan gagasan demokrasi, tetapi juga strategi politik yang cermat dalam memanfaatkan momentum perseteruan antara Jokowi dan PDIP.
Meskipun PSI Perorangan tampak memberikan ruang lebih luas bagi keterlibatan kader, pertanyaan besar tetap ada: sejauh mana demokrasi yang diterapkan benar-benar memberikan kebebasan dalam pemilihan kepemimpinan internalnya? Namun, jika hasil akhirnya tetap berujung pada terpilihnya Kaesang karena mobilisasi internal, maka citra demokratis PSI akan tetap dipertanyakan.
Singkatnya, PSI menyampaikan ide PSI Perorangan adalah upaya meraih simpatik masyarakat agar PSI bercitra positif dan terjadinya perbandingan antara PSI utamanya dengan PDIP. Hanya ditenggarai, PSI tetap tidak benar-benar demokratis dalam prosedur pemilihannya, sebab kader-kader partainya dalam memilih memungkinkan tidaklah otonom melainkan dimobilisasi, karena memang PSI kiblatnya adalah 'Jokowi,' jadi meski digelar terbuka dalam pemilihan ketua umumnya tetap hasilnya adalah Kaesang terpilih kembali sebagai ketua umumnya. (*)
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS