Istana Kini Kantongi 3 Nama Calon Kapolri, Ini Daftarnya

Muhammad Israjab

Reporter

Sabtu, 28 November 2020  /  4:52 pm

Tiga calon kandidat kuat untuk menggantikan Idham Azis sebagai Kapolri. Foto: Repro google.com

JAKARTA, TELISIK.ID - Pihak Istana dikabarkan sudah mengantongi tiga nama calon kapolri pengganti Jenderal Idham Azis yang akan pensiun pada Januari 2021.

Kabar tersebut disampaikan pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin.

Menurutnya, tiga nama calon Kapolri yang sudah dikantongi Istana adalah Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, Kepala Baharkam Polri Komjen Pol Agus Andianto dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar.

"Dari info yang ada di sekitar Istana yang dianggap kuat ada tiga calon Kapolri, yakni Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Kabaharkam Komjen Agus Andrianto, dan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar," kata Ujang dilansir Okezone, Sabtu (28/11/2020).

Ujang Komaruddin yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), menerangkan ketiga nama tersebut hanya tinggal menunggu pilihan Presiden Jokowi.

"Hanya tinggal tingkat kenyamanan dan chemistry dengan Jokowi saja. Ketiganya memenuhi syarat dan ketiganya memiliki kedekatan dengan Jokowi," ungkapnya.

Baca juga: Kemenag Siapkan Tiga Skenario Ibadah Haji 2021

Sementara itu, Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti membeberkan, sejumlah persoalan yang harus dibenahi Polri. Ray mengatakan, ada dua hal yang harus dibenahi, pertama adalah persoalan reformasi struktur.

"Struktur itu berkaitan dengan jabatan-jataban yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan penegakan hukum dan ketertiban masyarakat," kata Ray Rangkuti.

Kedua berkaitan dengan kultur sikap profesionalisme kepolisian. Menurutnya persoalan kultur harus benar-benar menjadi perhatian kapolri baru.

Pasalnya, kemampuan polisi dalam mengayomi, penegakan hukum dan ketertiban semakin ditantang.

"Berbagai penanganan polisi, khususnya terkait dengan aksi-aksi massa yang berhubungan dengan kebijakan pejabat politik cenderung kurang profesional, begitu juga dengan penegakan hukum atas sikap kritis masyarakat," ujar Ray. (C)

Reporter: Muhammad Israjab

Editor: Fitrah Nugraha

TOPICS