Kaitkan Mundurnya Mahfud dengan Pilpres 2004, JK Harap Prabowo Ikut Hengkang dari Kabinet Jokowi

Jumat, 02 Februari 2024  /  7:42 am

Mahfud Md melambaikan tangan usai menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/2/2024). Foto: Repro Antara

JAKARTA, TELISIK.ID - Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK), mengapresiasi sikap Mahfud Md yang resmi memutuskan mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) pada Kamis (1/2/2024).

Sehari sebelumnya, Rabu (31/1/2024), Mahfud sudah menyampaikan pengunduran dirinya secara terbuka saat menghadiri kampanye sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Lampung. Dia mengatakan, akan menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (1/2/2024).

Menyikapi pengunduran diri Mahfud, JK menilai sudah sepantasnya diikuti oleh pejabat negara lainnya yang terlibat di kontestasi Pemilu 2024. Dia mengenang keputusan serupa yang diambilnya ketika masih menjabat sebagai Menko Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Saat itu, pada 2004, JK akan maju di Pilpres berpasangan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Soal Pak Mahfud, (dulu) saya seperti itu. Dulu 2004 saya Menko Kesra. Malah sebelum mendaftar (ke KPU) saya juga minta keluar. Kita syukur Pak Mahfud Md itu keluar bagus,” tutur JK di Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Keputusan mundur Mahfud diharapkan bisa diikuti oleh capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, yang masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) RI di Kabinet Indonesia Maju (KIM) Jilid II.

JK menilai, Prabowo pun sepatutnya mundur dari jabatan Menhan sehingga publik bisa membedakan kegiatan kampanye sebagai capres dengan kegiatan sebagai menteri.

“Kita tunggu lagi Pak Menhan supaya jangan nanti orang bingung, ini tugas kampanye atau tugas kementerian dilakukan,” harap JK yang juga sebagai Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM).

Mahfud menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis sore.

“Saya ingin menginformasikan baru saja jam 16:30 (WIB), saya diterima Presiden Jokowi dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui surat yang isinya hanya tiga paragraf,” ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam.

Baca Juga: Mahfud Mundur dari Kabinet Jokowi, Pengamat: Potensi Hambat Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran

Paragraf pertama, Mahfud mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang telah mengangkatnya sebagai menteri sejak 23 Oktober 2019 dengan penuh kehormatan.

Paragraf kedua, Mahfud mengaku menyatakan mundur karena sekarang ikut dalam kontestasi Pilpres 2024 sebagai cawapres pendamping Ganjar Pranowo.

Paragraf ketiga, Mahfud memohon maaf jika ada kesalahan selama menjabat Menko Polhukam.

Mengaku diterima secara baik oleh Jokowi, Mahfud mengatakan pertemuan hanya berlangsung 10 menit. Jokowi pun, menurut Mahfud, menyampaikan terima kasih karena selama 4,5 tahun telah membantu pemerintahan.

“Jawaban Presiden, ya beliau juga waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga gembira, seperti teman lama,” tuturnya.

Saat pertemuan, Mahfud juga menyerahkan laporan perkembangan penanganan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Jokowi. Aset negara yang telah ditagih oleh Satgas BLBI mencapai Rp 35,7 triliun. Nilai aset itu baru 31,8 persen dari total aset negara yang seharusnya dikembalikan yakni Rp 111 triliun.

Sisa nilai aset BLBI Rp 75,3 triliun, kata Mahfud, harus tetap ditagih sebagai aset negara. “BLBI itu harus kita tagih karena orang ngeplang terhadap uang negara,” tegasnya.

Satgas BLBI dibentuk oleh Jokowi pada April 2021 yang bertugas menagih seluruh aset dan uang negara terkait kasus BLBI. Penuntasan tagihan ditarget selesai 31 Desember 2023. Namun, hingga kini aset itu belum semuanya berhasil dikembalikan.

Masa tugas Satgas BLBI kemudian diperpanjang menjadi 31 Desember 2024 sebagaimana diatur oleh Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI.

Sementara itu, menyinggung pengunduran diri Mahfud, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, menilai karena kecewa terhadap komitmen Jokowi dalam menjaga netralitas di Pilpres 2024.

Baca Juga: Prabowo-Gibran Disamakan Seperti Sahabat Nabi Muhammad, Mahfud MD: Sampah Politik

“Keputusan diambil dengan bijak, diambil dengan niat baik dan itulah yang telah dilakukan oleh Prof Mahfud Md,” ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/2/2024).

Seperti yang diharapkan oleh JK, Hasto pun berharap pejabat negara lainnya yang terlibat di kontestasi Pemilu 2024 mengikuti langkah Mahfud.  

“Semoga keteladanan integritas dari Prof Mahfud Md ini dapat menular, termasuk ke Pak Prabowo sehingga (mau mundur),” harap Hasto yang juga sebagai Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

Namun, Hasto meragukan sikap Prabowo untuk ikut mundur dari jabatan Menhan. Dia beralasan karena faktor anggaran memadai yang dimiliki kementerian yang dipimpin Prabowo.

“Meskipun anggaran di sana (Kemenhan, red) besar sekali, sehingga rasanya kalau (Prabowo) mundur dengan anggaran sebesar itu sayang,” ujar Hasto.

Mengutip dari Antara, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan Prabowo tidak perlu mundur dari jabatan Menhan. Hashim menilai Prabowo tak perlu mengikuti langkah Mahfud yang mundur sebagai menteri.

Keputusan mundur, menurut adik Prabowo ini, merupakan hak masing-masing individu. “Enggak bakal mundur. Tidak perlu mundur, cukup Pak Mahfud saja,” ujar Hashim usai menghadiri Konsolidasi Relawan Gema Desa di Dyandra Convention Center Surabaya, Kamis (1/2/2024). (A)

Reporter: Mustaqim

Editor: Haerani Hambali

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS