Mahfud Mundur dari Kabinet Jokowi, Pengamat: Potensi Hambat Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran

Di sisi lain, menurut Umam, Mahfud nantinya tidak lagi memiliki beban moral-etik bila hendak menyerang kebijakan pemerintah.

Baca Juga: Sulit Dapat Bus Kampanye Akbar, Tim Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud: Ada Tekanan Pihak Tertentu

Pengunduran diri Mahfud dianggap Umam sebagai momentum yang juga sudah ditunggu oleh Jokowi.

“Di mana tokoh yang selama ini ia percaya sebagai Menko Polhukam kini justru berbalik menyerang pemerintahan yang ia pimpin, karena perbedaan arah kepentingan politik praktis,” ujar Umam yang juga pengamat politik dari Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (31/1/2024).

Menyusul mundurnya Mahfud, Umam melihat potensi elektabilitas pasangan Ganjar-Mahfud akan terdongkrak sangat bergantung pada narasi lanjutan, intensitas serangan, dan sosialisasi.

Begitu pula bila Mahfud pegang data dan informasi yang bisa dihasilkan, menurut Umam, akan menjadi pukulan telak bagi kredibilitas pemerintahan dan pasangan Prabowo-Gibran yang didukung oleh Jokowi.

Karena itu, tambah Umam, keputusan mundur Mahfud dari kabinet bisa memunculkan gelombang kekuatan yang efektif untuk menghambat pasangan Prabowo-Gibran menang satu putaran di Pilpres 2024.

“Tapi jika tidak ada narasi kuat dan intensitas serangan yang signifikan, maka keputusan mundur dari kursi Menko Polhukam ini tidak akan menciptakan ledakan elektoral yang berarti,” jelas Umam.

Deputi Kanal Media Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Karaniya Dharmasaputra, menegaskan bahwa keputusan pengunduran diri Mahfud sebagai protes moral.

Protes moral yang dimaksud Karaniya yakni sikap ketidaknetralan pejabat negara yang ditunjukkan secara terbuka dalam tahapan Pilpres 2024. Termasuk menggunakan fasilitas negara untuk mendukng salah satu pasangan calon.

“Prof Mahfud ingin mendobrak kebuntuan ini, tidak dengan logika pragmatis elektoral, tapi ingin mengedepankan hal-hal yang sifatnya prinsipil berupa protes moral,” tegas Karaniya di Jakarta, Rabu (31/1/2024).

Jika alasan elektoral sebagai latar belakang Mahfud mundur, menurut Karaniya, maka langkah itu tidak seharusnya diambil karena bisa saja menggunakan fasilitas negara dan memanfaatkan aparat negara.

Merespons pernyataan Mahfud mundur dari kabinet Jokowi, pihak Istana berharap penyelenggaraan pemerintahan, termasuk tugas dan fungsi Kemenko Polhukam, tetap berjalan.

“Kita berharap tidak ada masalah yang terkait dengan pengunduran diri dari Pak Menko Polhukam. Proses penyelenggaraan pemerintah, fungsi-fungsi Kemenko Polhukam tetap berjalan dengan baik,” ujar Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, Rabu.

Usai Mahfud nanti menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Jokowi, mekanisme selanjutnya adalah Presiden memberikan persetujuan melalui Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian Mahfud dari jabatannya.

Baca Juga: Polda Metro Jaya Terjunkan 11.385 Personel Amankan 1.548 TPS Rawan dan 53 Sangat Rawan

“Presiden pun selanjutnya akan mengambil keputusan terkait posisi pengganti Mahfud, baik itu sebagai Plt Menko Polhukam atau Menko Polhukam definitif,” jelas Ari.

Mahfud pada Rabu ini saat di Lampung menegaskan, dirinya akan berpamitan secara baik-baik dan menemui langsung Presiden Jokowi. Dia menuturkan, dirinya diangkat sebagai Menko Polhukam secara penuh kehormatan dan kepercayaan oleh Jokowi.

Dilandasi sikap moral itu, Mahfud pun merasa harus mengedepankan etika untuk mengembalikan jabatan yang dipercayakan kepada dirinya dengan cara yang baik.

“Etika itu adalah ekspresi dari moral. Etika itu adalah ekspresi dari kejujuran. Etika itu adalah ekspresi dari penghayatan keagamaan dan kesantunan budaya,” tutur Mahfud yang disiarkan secara live di beberapa media.

Surat pengunduran diri rencana akan diserahkan Mahfud kepada Jokowi pada Kamis (1/2/2024). Pengunduran diri dari kabinet Jokowi, menurut Mahfud, sudah disetujui capres Ganjar Pranowo dan seluruh partai politik pengusung. (A)

Reporter: Mustaqim

Editor: Fitrah Nugraha

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS