Komisi VII DPR RI Nilai Menaikkan Harga BBM Non-Subsidi Langkah Tidak Tepat

Rabu, 16 Februari 2022  /  1:43 pm

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto. Foto: Repro Pontas.id

JAKARTA, TELISIK.ID - Kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menuai sorotan dari parlemen.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM non-subsidi merupakan langkah yang tidak tepat.

Menurutnya dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini, sejatinya pemerintah seharusnya lebih banyak memberikan bantuan kepada masyarakat agar daya beli dan kondisi ekonomi mereka lebih baik. Bukan malah menambah beban baru yang membuat kehidupan mereka lebih susah.

“Pemerintah seperti tidak punya perasaan. Di saat masyarakat sedang kesulitan menghadapi Omicron malah menaikkan harga BBM,"kata Mulyanto melalui keterangan persnya di Jakarta, Rabu (16/2/2022).

Dia menilai pemerintah memandang masyarakat sebagai pasar untuk mendapatkan keuntungan. Bukan sebagai warga negara yang perlu dilindungi dan dipenuhi kebutuhan hidupnya.

Baca Juga: Permenaker Pencairan JHT 56 Tahun Bakal Digugat ke PTUN

Diungkapkan, harga BBM di Indonesia saat ini sudah sangat mahal, yakni Indonesia BBM RON 92 dibanderol dengan harga Rp 9.000-Rp 9.400/liter, sedangkan jenis Pertamax Turbo dengan RON 98 dijual seharga Rp 12.000-Rp 12.400/liter.

Sementara harga BBM RON 95 di Malaysia dijual dengan harga setara Rp 7.051/liter. Sedangkan RON 97 dijual dengan harga setara Rp 10.735/liter.

Baca Juga: Kontroversi soal Wayang Haram, Ini Klarifikasi Ustaz Khalid Basalamah

“Pemerintah nyaris tidak punya alasan yang tepat untuk menaikkan harga BBM bersubsidi sekarang," tegas Politisi PKS ini.

Ia menambahkan, selain karena pandemi, dulu waktu harga minyak dunia turun, pemerintah tidak menurunkan harga BBM di dalam negeri.

"Jadi sangat tidak adil kalau sekarang pemerintah serta-merta menaikkan harga jual BBM nonsubsidi ketika harga minyak dunia naik. Pemerintah seperti tidak hadir dalam urusan ini. Soal ini diserahkan pada mekanisme pasar. Pemerintah jangan berbisnis dengan rakyat,” pungkasnya. (C)

Reporter: Marwan Azis

Editor: Haerani Hambali