Kuatir Klaster Baru COVID-19, HMI Cabang Kendari Tolak Munas Kadin Indonesia

Kamis, 24 Juni 2021  /  3:47 pm

Suasana unjuk rasa HMI Cabang Kendari. Foto: Siswanto Azis/Telisik

KENDARI, TELISIK.ID - Akibat loncatan penularan virus COVID-19 yang semakin meningkat, membuat sejumlah elemen menolak atas pelaksanaan Munas Kadin Indonesia di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Alpha satunya adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari. HMI kembali gelar unjuk rasa di depan perempatan eks MTQ Jalan Abdullah Silondae, Mandonga, Kamis (24/6/2021).

Salah satu orator aksi HMI Kendari, Sulkarnain mengatakan, seharusnya pemerintah memikirkan situasi COVID-19 yang tiap harinya terus melonjak, tapi hari ini Pemprov dan Pemkot Kendari malah mengizinkan pelaksanaan Munas Kadin Indonesia.

“Kami yakin bahwa pelaksanaan Munas Kadin ini akan menimbulkan klaster baru,” teriak Sulkarnain.

Selain itu, Ketua Umum HMI Cabang Kendari ini mengungkapkan, unjuk rasa yang digelar adalah merupakan komitmen keumatan dan kebangsaan organisasinya yang peka terhadap kasus COVID-19 yang semakin melonjak.

“Aksi hari ini adalah bentuk komitmen keumatan dan kebangsaan kami di HMI, sebab kami merasa ada perlakuan yang tidak adil oleh pemerintah terhadap umat muslim," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris HMI Cabang Kendari, Ilham Nur Baco mengatakan, bukan Munas Kadin yang ditolak tetapi yang pihaknya tolak adalah klaster baru penyebaran COVID-19 di Kendari. Apalagi dua hari terakhir ini ada peningkatan angka penularan.

Baca Juga: Angka Partisipasi Murni Kota Kendari Tahun 2020 Meningkat

"Sebenarnya yang kami tolak bukan Munas Kadin, justru kami bangga jika Sultra menjadi sorotan nasional. Tetapi apakah elok kalau yang disorot adalah angka penyebaran COVID-19 yang semakin tinggi atau karena adanya klaster baru akibat kerumunan Munas itu," tambahnya.

Pihaknya menilai Pemprov dan Pemkot justru berlaku tidak adil kepada umat Muslim, yang mana menurutnya saat Ramadan ada upaya pemerintah untuk membatasi aktivitas masyarakatx bahkan saat umat Muslim hendak mudik dilarang karena alasan COVID-19.

"Ini pemerintah memang tidak adil sama umat Islam, waktu bulan puasa orang dilarang berkerumun sampai waktu mau mudik. Bahkan kita dilarang mudik karena alasan COVID-19. Eh, sekarang Munas Kadin malah diapresiasi dan didukung tanpa pertimbangan apapun," terangnya.

Senada dengan itu, orator aksi lainnya, Andi Dwi Indah Putri mengatakan, ketika pemerintah beralasan karena persoalan kepentingan ekonomi daerah maka dirinya menganggap Wali Kota dan Gubernur tidak memiliki wawasan yang memumpuni untuk melihat secara realistis peningkatan ekonomi rakyat.

Khususnya saat bulan suci Ramadan yang terjadi selama satu bulan  dibandingkan dengan Munas Kadin yang hanya beberapa hari saja.

Baca Juga: Orang Kaya Indonesia Akan Mendarat di Kendari, 16 Pesawat Pribadi Parkir di Bandara

"Jadi kalau kajian Pemprov dan Pemkot adalah karena kepentingan ekonomi daerah, berarti gubernur dan wali kota wawasannya tidak mempuni sehingga tidak mampuh melihat secara real bagaimana ekonomi meningkat waktu bulan puasa yang berlangsung selama satu bulan di banding Munas Kadin yang hanya beberapa hari saja," jelasnya.

Kemudian, kata Andi Dwi, di Sultra ini sudah ada ribuan investor yang masuk dan berinvestasi, jadi hanya perlu pengawasan dan kejujuran pemerintah saja, jika mau benar-benar ada kemajuan ekonomi rakyat tanpa beralibi melalui Munas Kadin.

"Kami akan lakukan konsolidasi baik dari ormas Islam, OKO dan Cipayung plus untuk kita sama-sama tolak ketidakadilan ini," tutupnya.

Akibat dari unjuk rasa yang dilakukan HMI Kota Kendari, mengakibatkan arus lalu lintas mancet. (A)

Reporter: Siswanto Azis

Editor: Fitrah Nugraha