Lukman Abunawas Sebut Monopoli Pertambangan jadi Penyebab Pemerataan Pembangunan Belum Tercapai

Kamis, 30 Mei 2024  /  10:02 pm

Lukman Abunawas saat diwawancarai awak media. Foto: Erni Yanti/Telisik

KENDARI, TELISIK.ID - Bakal Calon Gubernur Sulawesi Tenggara, Lukman Abunawas menyebut monopoli sektor pertambangan menjadi penyebab pemerataan pembangunan belum tercapai.

Ungkapan itu disampaikan karena pemanfaatan potensi sumber daya alam di Sulawesi Tenggara belum mensejahterakan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan saat menjadi narasumber kegiatan Leader Talk di Hotel Claro Kendari yang dilaksanakan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Kendari, Kamis (30/5/2024).

Lukman mengatakan, peningkatan ekonomi di Sulawesi Tenggara dapat dilakukan melalui beberapa sektor, yakni sektor pertanian, perikanan dan kelautan, pertambangan dan pariwisata.

Ia menyebut, dari banyaknya potensi sumber daya alam di Sulawesi Tenggara, namun tidak sinkron dengan hasil yang didapatkan terutama untuk kesejahteraan.

Baca Juga: Kawasan Kumuh di Kota Kendari Berkurang 69,51 Hektare

"Agar potensi kita bisa dimanfaatkan, kita jangan terlalu dimonopoli khususnya sektor pertambangan," beber Lukman.

Kemudian kata Lukman, Konawe Utara menjadi salah satu daerah dengan potensi pertambangan yang melimpah namun pembagian hasilnya untuk pemerataan pembangunan belum tercapai.

"Jujur pendapatan negara bukan pajak yang terbesar hasilnya dari Konawe Utara, tapi pembagian hasil untuk pemerataan pembangunan belum kita rasakan. Ini barangkali yang belum kita maksimalkan sehingga penghasilan untuk PAD yang luar biasa cukup besar belum tercapai," kata Lukman.

Ia mengungkapkan, semestinya sektor pertambangan dapat dimanfaatkan, minimal CSR menjadi kewajiban dari pada penambang atau investor di Sulawesi Tenggara.

"Tentu sudah beberapa kali diusulkan di pusat terkait pembagian untuk pemerataan, namun masih banyaknya terjadi banjir, ini menjadi contoh belum seimbangnya potensi sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dan pemanfaatan belum tercapai," katanya.

Menurutnya, sepanjang kewenangan penanganan pada sektor sumber daya mineral atau pertambangan masih dikuasai sepenuhnya oleh pusat, rakyat tidak akan sejahtera.

Olehnya itu kata Lukman, menjadi tugas daerah untuk mengusulkan agar sumber daya alam yang dimiliki dapat dibagi secara merata antara investor dan pemerintah daerah.

Sementara itu, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Kendari, Samsir Nur menjelaskan, dalam kelembagaan mempunyai misi untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam permasalahan ekonomi.

Baca Juga: PDIP Sultra Warning Caleg DPRD Buton Selatan Terpilih Viral Video Call Tanpa Busana

Selain itu, mempunyai misi untuk memberikan solusi dalam perencanaan pembangunan ekonomi di daerah.

"Kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha dan akademisi sangat penting dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi daerah, dan menentukan arah pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan," ucapnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto, diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Laode Saifuddin mengapresiasi kegiatan tersebut yang digelar oleh ISEI cabang Kendari.

"Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk mengidentifikasi masalah yang menjadi tantangan pembangunan ekonomi di Sultra," ungkapnya.

Dia berharap, kegiatan tersebut melahirkan solusi berbagai tantangan pembangunan daerah, dan memberikan manfaat khususnya bagi pemangku kepentingan masyarakat Sultra. (A-Adv)

Penulis: Erni Yanti

Editor: Fitrah Nugraha

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS