Serapan Anggaran 2025 Diklaim Tak Maksimal, DPRD Buton Panggil OPD dengan Kinerja Loyo

Febriyani, telisik indonesia
Jumat, 22 Agustus 2025
0 dilihat
Serapan Anggaran 2025 Diklaim Tak Maksimal, DPRD Buton Panggil OPD dengan Kinerja Loyo
Ketgam: Anggota DPRD Buton, La Ode Malihu mengungkapkan kekhawatirannya atas rendahnya serapan anggaran daerah. Foto: Febriyani/Telisik.

" Serapan anggaran Pemerintah Kabupaten Buton diklaim masih rendah meski tahun anggaran 2025 sudah berjalan hingga memasuki bulan Agustus "

BUTON, TELISIK.ID – Serapan anggaran Pemerintah Kabupaten Buton diklaim masih rendah meski tahun anggaran 2025 sudah berjalan hingga memasuki bulan Agustus.

Kondisi ini memicu DPRD Buton mengambil langkah pengawasan lebih ketat dengan memanggil beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buton, La Ode Malihu, menyatakan kekhawatirannya terhadap lambatnya realisasi anggaran daerah.

Baca Juga: Terungkap Sosok Lelaki Baubau yang Nyamar Jadi Perempuan Bercadar Demi Nikahi Pria di Pinrang dan Viral

Ia menegaskan, situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut karena berpotensi menghambat berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

“Serapannya masih sangat rendah, kami belum tahu penyebabnya apa,” ujar Malihu saat dihubungi, Jumat (22/8/2025).

Menurut Malihu, DPRD tidak ingin anggaran yang sudah tersedia di kas daerah justru mengendap tanpa memberi manfaat bagi masyarakat. Apalagi dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai ratusan miliar rupiah telah dikirim ke daerah sejak awal tahun.

“Kami melihat ini mengancam perputaran ekonomi masyarakat jika dana tidak segera dimanfaatkan sesuai peruntukannya,” jelasnya.

Untuk memastikan permasalahan ini segera diselesaikan, DPRD Buton berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah OPD yang memiliki serapan anggaran paling rendah.

Fokus pembahasan akan diarahkan kepada dua dinas utama yang menjadi sorotan, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan.

Baca Juga: Video Syur Jubir Morowali vs TKA China Beredar Tiga Versi, Tempat Adegan Vulgar Ternyata di Daerah Ini

“Nanti kami akan tanyakan hambatan-hambatan yang ada, terutama pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Pendidikan,” tegas Malihu.

DPRD Buton sebelumnya sempat meminta penjelasan dari Dinas Keuangan dan BAPEDA, namun jawaban yang didapat adalah bahwa penyebab lambatnya serapan berada di masing-masing OPD.

Oleh karena itu, RDP menjadi langkah krusial untuk menemukan solusi dan memastikan dana yang tersedia bisa segera direalisasikan demi kepentingan masyarakat Buton. (C)

Penulis: Febriyani

Editor: Ahmad Jaelani

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS 

Baca Juga