Merasa Dianak Tirikan, Warga Kendari Keluhkan Jalan Rusak dan Berlobang
Apriadi Mayoro, telisik indonesia
Jumat, 19 Januari 2024
0 dilihat
Kondisi jalan Halu Oleo di Kelurahan Mokoau, yang penuh lubang dan genangan air dan sebagian jalur yang belum teraspal, Kamis (18/1/2024). Foto: Apriadi Mayoro/Telisik
" Masyarakat mengeluhkan kondisi Jalan Halu Oleo yang ada di Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Mereka berharap pemerintah turun tangan memperbaiki fasilitas itu "
KENDARI, TELISIK.ID - Masyarakat mengeluhkan kondisi Jalan Halu Oleo yang ada di Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Mereka berharap pemerintah turun tangan memperbaiki fasilitas itu.
Dari pantauan Telisik.id, kondisi Jalan Halu Oleo terlihat memprihatinkan, banyak lobang, sebagian belum teraspal, banyak debu, genangan air dimana-mana, bahkan rumput di area jalan ini sudah setinggi lutut.
Berdasarkan keterangan warga sekitar, jalan ini sudah lama tak dilirik pemerintah, bahkan kondisi jalan rusak seperti ini sejak tahun 2017 hingga sekarang, jalan ini tak ada perubahan.
Ketua RT 9 Kelurahan Mokoau, Abdul Rahman merasa masyarakat di kelurahannya dianak tirikan oleh pemerintah karena hanya di jalan mereka yang rusak.
Baca Juga: Calon Tenaga Non ASN RS Jantung Oputa Yi Koo Bakal Adukan Pansel ke Ombudsman
“Seakan-akan kita dianak tirikan di sini, di atas bagus, jalannya mulus, di bawah sana juga mulus (Jl. Poros Nanga-Nanga). Nah ada apa kita di sini,” katanya dengan penuh pertanyaan, Kamis (18/1/2024).
Ia keheranan dengan sikap pemerintah, padahal jalan ini merupakan jalur menuju objek wisata Kebun Raya Kendari, dimana banyak tamu-tamu dari kantor pemerintahan dan wisatawan dari luar kota melewati jalan tersebut.
Lebih lanjut, ia menerangkan, kondisi jalan yang rusak ini sudah lama terjadi, bahkan ia pernah sampai mengatakan pada pekerja jalan bahwa akan menanam pohon pisang di tengah jalan karena tak kunjung diperbaiki.
Warga lainnya, Sarding mengatakan, yang dilakukan pemerintah hanya datang menambal jalan bagian berlubang, sedangkan pengaspalan belum dan hanya di bulan Oktober lalu ada pengerasan jalan.
"Inipun ada tiga hari yang lalu, baru ditambal, tapi hanya ditambal begitu ji. Belum ada perbaikan, pengerasan kemarin kayaknya di bulan-bulan 10 (Oktober)," ungkapnya.
Syahria, pemilik warung di sekitar jalan rusak, merasakan dampak dari jalan rusak tersebut, terlebih saat kemarau, debu jalan memenuhi sepanjang pemukiman masyarakat.
"Ya, maunya kita sih diperbaiki secepatnya, kalau musim hujan tidak ada debu, tapi kalau musim kemarau, minta ampun debunya," ungkapnya.
Tidak hanya itu, bahkan masyarakat sampai pasrah terhadap pemerintah karena sampai sekarang kondisi jalan masih belum ada perbaikan.
"Ya itu, terserah pemerintah saja lah, mungkin ada yang lebih penting dari ini, kalau ada anggaran, ya segeralah di perbaiki," ungkap Ahmad, warga Kelurahan Mokoau.
Sebelumnya, tim Telisik.id telah melakukan konfirmasi terkait kondisi jalan tersebut di Kantor Dinas SDA dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara pada Rabu (17/1/2024).
Harmunadin, Kabid Bina Marga Dinas SDA dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, mengatakan selama ini Jalan Halu Oleo belum memiliki status, sehingga belum diketahui instansi yang bertanggungjawab atas jalan tersebut.
"Jadi Jalan Halu Oleo itu kan, dulunya non status, memang aset Pemprov Sulawesi Tenggara, tapi nanti tahun 2023, baru masuk jalan provinsi," ungkapnya.
Pembangunan jalan yang non status bisa dilakukan oleh instansi mana pun yang memiliki kelebihan anggaran untuk menangani jalan tersebut, yang berarti tidak ada yang bertanggung jawab secara resmi.
Status jalan Halu Oleo baru resmi berstatus jalan provinsi di masa pemerintahan Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi pada 2023 lalu. Sehingga jalan tersebut menjadi urusan pihak provinsi.
Baca Juga: Anggaran Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan di Sulawesi Tenggara 2024 Minim
"Sebenarnya mulai dari 2022 kemarin, kita ada intervensi di jalan Halu Oleo, kurang lebih Rp 5 miliar, tapi pada saat pelaksanaan terjadi putus kontrak, jadi tidak selesai," jelasnya.
Berhubung tahun 2023, jalan tersebut sudah berstatus jalan provinsi, Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan penanganan kurang lebih 2,1 Km dengan anggaran Rp 8 miliar di tahun 2024 melalui dana alokasi khusus (DAK).
"Sekarang ini, kita lagi penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) untuk percepatan proses lelang, mudah-mudahan di sesi instruksi PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, kalau tidak ada halangan kita akan berkontrak di bulan Maret," ungkapnya.
Ia juga mengatakan, target penanganannya sepanjang 2,1 Km untuk satu jalur (sebelah kanan dari arah kantor gubernur) dan ditargetkan selesai pada bulan Agustus 2024. (A)
Penulis: Apriadi Mayoro
Editor: Fitrah Nugraha
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
