Masyarakat Kecewa Pemprov Izinkan TKA ke Sultra

Kamis, 18 Juni 2020  /  10:31 am

Sejumlah TKA China yang baru tiba di salah satu bandara di Indonesia. Foto: Repro asiatoday.id

KENDARI, TELISIK.ID - Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sultra, yang mengizinkan TKA asal China, mendapatkan penolakan dari sejumlah elemen masyarakat.

Meski TKA yang akan bekerja di perusahaan pemurnian nikel PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT. Obsidian Stainless Steel (OSS) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe itu, diizinkan karena mereka telah memenuhi persyaratan, termasuk standar protokol COVID-19 yang diterapkan oleh pemerintah, tetap saja penolakan tersebut disuarakan.

"Ya, kami kecewa saja dengan pemerintah. Harusnya di kondisi seperti ini masyarakat lokal diutamakan, apalagi banyak yang belum dapat pekerjaan atau juga telah di-PHK kemarin," kata Sri Sulastri, salah seorang warga Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Kamis (18/6/2020).

Makanya, lanjut Sri, masyarakat banyak yang menolak kedatangan TKA tersebut. Jadi, bukan soal sesuai prosedur atau tidak, tapi ini tentang keberpihakan kepada masyarakat atau tidak.

"Meski sesuai prosedur, tapi pemerintah kan bisa saja tidak memberikan izin. Toh, ini kan wilayah kita, jadi kita juga yang harus menentukan. Apalagi ini soal kecemburuan sosial," ujarnya.

Baca juga: Video Viral: Maki Pedagang, Pol PP Dicopot

Senada dengan itu, penolakan yang sama juga disampaikan warga asal Kabupaten Kolaka, Ahar Abu Hafidz. Menurutnya, kebijakan ini sejatinya telah membuktikan bahwa pemerintah kurang memperhatikan tenaga kerja lokal yang saat ini banyak yang dirumahkan.

Harusnya tambah dia, selesaikan dulu persoalan pekerja lokal baru memikirkan yang lain. Apalagi, karyawan yang dirumahkan saat ini tidak ada kejelasan kapan ia akan kembali bekerja.

"Seharusnya pemerintah menyelesaikan permasalahan ini terlebih dahulu. Memastikan warga lokal yang menganggur bisa dapat pekerjaan," pungkasnya.

Sementara itu, Koordinator Mahasiswa Bersuara Sultra, Hikma Sanggala mengatakan, diizinkannya TKA baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi adalah bukti saat ini penguasa dilanda krisis manajemen.

"Seharusnya di tengah kondisi yang sulit akibat wabah penguasa harus mampu memanfaatkan SDM yang ada, bukan malah mendatangkan TKA dan membiarkan jutaan rakyat sendiri di-PHK dan dirumahkan," katanya.

Reporter: Fitrah Nugraha

Editor: Haerani Hambali