Muhammadiyah Duga LBP Punya Kepentingan Pribadi di Izin TKA China

Rabu, 13 Mei 2020  /  2:46 pm

Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: Repro google.com

JAKARTA, TELISIK.ID - Setelah menuai protes dari masyarakat, Kementerian Tenaga Kerja akhirnya memutuskan menunda kedatangan 500 TKA China yang rencananya mereka bekerja di kawasan industri di Konawe, Sulawesi Tenggara, tempat produksi lithium untuk baterai mobil listrik.

Namun para TKA asal China itu baru diperbolehkan masuk Indonesia usai pandemi COVID-19. Menurut Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP), bahwa TKA China itu akan masuk Indonesia sekitar Juni atau Juli mendatang.

Keputusan Luhut Binsar Pandjaitan yang terlihat ngotot membela TKA asal China ini melahirkan tanda tanya, dan ngototnya Luhut Binsar Pandjaitan ini menjadi dugaan tersendiri, bahwa bersangkutan memiliki kepentingan pribadi.

Baca juga: DPRD Sultra Cari Formula Tepat Lakukan Reses

"Pertanyaaan saya, kenapa Pak Luhut begitu ngotot dengan rencananya memasukkan 500 TKA China tersebut, ada apa? Tentu saja saya patut menduga, disana Pak Luhut punya kepentingan individu," kata Pimpinan Pusat  Pemuda Muhammadiyah, Razikin tadi malam.

Menurut Razikin, ngototnya Luhut Binsar Pandjaitan untuk mendatangkan TKA China ke Sultra itu tidak menjadi persoalan sebetulnya, kalau kadatangan mereka dalam keadaan bangsa ini normal, hari-hari ini lebih kurang 10 juta orang yang berpotensi kehilangan pekerjaan.

"Pak Luhut harus berpikir secara komprehensif. Saya minta Pak Luhut berhentilah membuat pernyataan yang seolah merendahkan Bangsa ini, berulang kali Pak Luhut mengatakan 500 TKA China dibutuhkan karena orang Indonesia belum punya kemampuan yang dibutuhkan, pernyataan seperti mendistorsi kemampuan Bangsa ini, harus dihentikan," jelasnya.

Baca juga: ASN Kerja dari Rumah Diperpanjang Lagi Hingga 29 Mei

"Pak Luhut ini seperti megalomania. Saya yakin kampus-kampus besar kita sepeti ITB, UI, UGM memiliki kemampuan untuk menyiapkan tenaga-tenaga dengan kualifikasi yang dibutuhkan, ajak mereka bicara, libatkan mereka untuk mendesign masa depan Indonesia. Jangan main sembunyi-sembunyilah," tambahnya.

Dikatakan Razikin, rakyat Indonesia sejauh ini tidak mempermasalahkan perusahaan asing mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia berpuluh-puluh tahun, dan sangat terlihat bangsa ini tidak mampu mengawasinya akibat arogansi oknum-oknum tertentu.

"Kita tidak ingin, perusahaan asing mengeksploitasi sumber daya alam kita berpuluh-puluh tahun, sementara kita sebagai tidak berdaya mengawasinya, hanya karena arogansi satu-dua orang di Republik ini, ujung-ujungnya rakyat yang menanggung beban dalam jangka panjang," tutup Razikin.

Reporter: Rahmat Tunny

Editor: Sumarlin