Nasib IKN Usai Indonesia Ganti Presiden 2024, Bakal Jadi Kota Hantu?

Jumat, 22 Desember 2023  /  1:46 pm

Masa jabatan Joko Widodo akan segera berakhir pada 2024 mendatang, akankah proyek tersebut dilanjutkan atau bahkan ditelantarkan. Foto: Repro Bisnis.com

KENDARI, TELISIK.ID - Masa jabatan Joko Widodo akan segera berakhir pada 2024 mendatang. Apakah nasib IKN akan dilanjutkan atau bahkan akan menjadi kota hantu.

Kepastian masa depan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang digagas Presiden Joko Widodo digoyang habis-habisan dalam masa kampanye Pemilihan Presiden 2024.

Padahal, proyek tersebut tengah berjalan saat ini dan aparatur negara ditargetkan pindah secara bertahap mulai tahun depan. Indikasi dibatalkannya mega proyek ini sebenarnya muncul dari calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang berkali-kali melontarkan kritikan terkait proyek pemindahan ibu kota tersebut.

Jika terpilih kelak, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut berjanji akan mengkaji ulang kelanjutan proyek ini. Dia mengatakan, anggaran yang dimiliki negara sedikit dan lebih baik dipakai untuk kesejahteraan masyarakat seperti dilansir dari Cnbcindonesia.com.

Proyek-proyek nasional dengan skala besar seperti IKN memang selalu menjadi keputusan politik, selain pertimbangan ekonomi. Tidak jarang proyek yang digagas satu pemimpin tingkat nasional dibatalkan ketika rezim berganti.

Sementara itu, pengamat ekonomi memperingatkan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berpotensi membebani biaya pembangunan ratusan triliun ke APBN dengan sepinya investasi asing.

Akan tetapi, Presiden Joko Widodo mengklaim sudah ada investor asing yang masuk ke IKN. Presiden menyebut, investor asing yang masuk itu bermitra dengan investor lokal untuk menanamkan modalnya dalam proyek-proyek pembangunan di IKN.

Baca Juga: DPR Setuju Revisi RUU IKN jadi Undang-Undang, PKS Tolak Perubahan

"Selama yang di domestik masih berbondong-bondong, saya kira—tapi juga sebetulnya yang investor dalam negeri pun sebetulnya itu pun sudah partner-an sama yang asing," ujar Jokowi saat meninjau progres pembangunan Hotel Nusantara di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dilansir dari Bbc.com.

Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono mengatakan, IKN memiliki potensi besar pembiayaannya akan bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau menjadi proyek mangkrak.

Tak hanya itu, jika IKN berhasil dibangun, ia memperkirakan akan sulit membujuk masyarakat untuk berpindah ke kota tersebut. Sehingga, IKN terancam menjadi “kota hantu”.

Sebelumnya, pada 2022, diperkirakan bahwa proyek nasional membutuhkan Rp 466 triliun, dengan porsi 20 persen berasal dari APBN. Pada Januari 2022, dalam situs resmi IKN tertulis anggaran akan ditopang oleh APBN sebesar 53,5 persen dan sisanya menggunakan dana yang bersumber dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), BUMN, serta swasta.

Berikut ini merupakan daftar sejumlah proyek yang dibatalkan karena pergantian presiden di antaranya:

1. Proyek Ibu Kota Jonggol

Presiden Soeharto pernah berencana memindahkan ibu kota dari Jakarta ke daerah Jonggol, Jawa Barat. Dalam persiapan sebagai ibu kota, Jonggol hendak dijadikan kota terlebih dahulu.

Presiden Soeharto merilis sebuah Keputusan Presiden Nomor 1/1997 tertanggal 15 Januari 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri.

Keppres pengembangan kawasan Jonggol itu nantinya akan menjadikan wilayah perkotaan, yang di dalamnya ada kawasan permukiman, industri, kawasan perdagangan, kawasan pendidikan, pusat kota dan pemerintahan. Di sekitarnya akan ada pula kawasan pertanian, perkebunan, hutan lindung, waduk dan bendungan.

Jonggol dipilih karena dekat dengan kawasan Jabotabek yang sudah sangat berkembang pada masa Orde Baru. Daerah Jonggol bisa diakses dari Jakarta lewat jalan tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi). Beberapa perumahan sudah muncul di sekitar Cibubur kala itu.

Baca Juga: Pemindahan IKN Dinilai Sulit Dapat Dukungan Rakyat dan Tak Historis

2. Proyek Mobil T6odv.4imor

Orde Baru juga pernah memiliki proyek mobil nasional yang dikenal dengan nama Timor. Dengan anggaran yang besar, proyek mobil ini dijalankan oleh PT Timor Putra Nasional yang dimiliki oleh Tommy Soeharto, anak Presiden Soeharto.

Proyek dimulai dengan keluarnya Inpres Nomor 2 Tahun 1996 yang memerintahkan sejumlah kementerian untuk segera mewujudkan industri mobil nasional. Proyek tersebut akhirnya batal karena krisis moneter 1997 yang berujung pada lengsernya Soeharto. Proyek tersebut tak dilanjutkan pada masa kepemimpinan presiden selanjutnya.

3. Jembatan Selat Sunda

Sejarah proyek Jembatan Selat Sunda bisa ditarik hingga tahun 1960 ketika seorang profesor bernama Sedyatmo mencetuskan konsep Tri Nusa Bimasakti, atau interkoneksi antar tiga pulau yakni Jawa-Sumatera-Bali. Namun, proyek ini baru mulai digarap cukup serius pada 1986 ketika Presiden Soeharto menugaskan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) untuk mengkaji Tri Nusa Bimasakti. Meski demikian hingga rezim Orde Baru tumbang, pelaksanaan pembangunan jembatan tak kunjung berjalan. (C)

Penulis: Nur Khumairah Sholeha Hasan

Editor: Haerani Hambali

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS