Pemindahan IKN Dinilai Sulit Dapat Dukungan Rakyat dan Tak Historis
Mustaqim, telisik indonesia
Minggu, 01 Oktober 2023
0 dilihat
Titik Nol lokasi pembangunan IKN Nusantara di Sepaku, Kalimantan Timur. Foto: ikn.go.id
" Klaim pemerintah perihal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai program terbesar di Asia dan bahkan dunia, dianggap sebagai program yang tidak memberi dampak luas bagi publik. Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur pun disebut bukan hal yang mendesak bagi masyarakat "
JAKARTA, TELISIK.ID - Klaim pemerintah perihal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai program terbesar di Asia dan bahkan dunia, dianggap sebagai program yang tidak memberi dampak luas bagi publik. Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur pun disebut bukan hal yang mendesak bagi masyarakat.
Penilaian itu muncul setelah terungkap bahwa masih banyak publik yang belum tahu soal proyek IKN Nusantara. “Ketidaktahuan publik menandakan bagi publik tidak ada urgensi IKN dijadikan program nasional untuk kondisi sekarang,” tegas Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, saat diskusi virtual Crosscheck Metrotvnews.com bertajuk "Ternyata IKN Gak Dikenal Rakyat?" pada Minggu (1/10/2023).
Dedi menyinggung klaim pemerintah soal IKN sebagai program terbesar di Asia bahkan dunia. Namun, dia mengungkapkan, masyarakat merasa tidak ada dampak apa-apa dari program itu. “Sehingga publik menilai itu bukan sesuatu yang harus diketahui,” tandasnya.
Baca Juga: Rocky Gerung Dituding Pecah Belah Masyarakat, IKN Harus Diwujudkan
Dedi menyebut masih banyaknya masyarakat yang tidak tahu soal IKN, sehingga ini menjadi kegagalan agenda pemerintah. Terutama dalam menyampaikan propaganda ihwal program prioritas.
“IKN sulit dapat dukungan rakyat dan apatismenya tinggi dari kelompok masyarakat,” kritik dia.
Kondisi yang terjadi sekarang, menurut Dedi, sejalan dengan hasil survei IPO. Hasil survei menunjukkan 53 persen responden tidak yakin atas kesuksesan IKN. “Artinya angkanya cukup tinggi bahkan ada keraguan publik terhadap Badan Otorita IKN,” ujarnya.
Mantan Menteri Koordinator Maritim, Rizal Ramli, yang turut hadir di diskusi ini, pun menilai kehadiran IKN Nusantara tidak berdampak signifikan untuk mensejahterakan rakyat di daerah-daerah. Dia meminta pemerintah seharusnya mendorong hal itu melalui kebijakan yang nyata.
Menurut Rizal, cara paling tepat ialah mengubah Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Salah satu beleid itu mengatur alokasi khusus.
“Kabupaten dan provinsi yang menghasilkan minyak bumi dan gas dapat 10 persen dari hasil ekspor. Itu kenapa Riau, Balikpapan, dan Samarinda maju karena ada uang dari pemerintah pusat,” ungkap dia.
Rizal menyebut ketentuan itu bisa disesuaikan dengan kondisi terkini. Misalnya, kabupaten dan provinsi yang menghasilkan mineral dapat 10 persen dari hasil ekspor. Jika kebijakan ini diterapkan, Rizal menyebut Sulawesi dan Maluku sebagai penghasil nikel, akan kaya raya.
Rizal juga mengkritik proyek IKN Nusantara bergeser dari sejarah yang melekat selama ini. “Upaya memindahkan ke ibu kota baru ini sangat tidak historis,” katanya.
Pertimbangan Rizal ini didasarkan alasan masyarakat sudah mengenal Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia. Banyak hal terjadi di sana mulai dari perjuangan melawan Belanda di Batavia hingga momen Proklamasi Kemerdekaan.
“Buat seluruh orang Indonesia yang disebut ibu kota ya Jakarta,” ujarnya.
Rizal menyinggung peristiwa saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Jambore Nasional Parmusi di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), Cianjur, Jawa Barat, pada Selasa (26/9/2023) lalu. Ketika itu, Jokowi memanggil salah satu peserta jambore ke atas panggung dan menanyakan soal IKN.
Baca Juga: Jokowi Harap IKN Selasai 10 Tahun Mendatang
Siti, peserta jambore yang dipanggil ke atas panggung, tampak kebingungan dan tidak bisa menjawab. Kemudian, Siti mencoba menjawab namun salah. “Itu bukan hanya kurang informasi, karena mereka yakin sejarah Indonesia memang dimulai di Jakarta,” sindir Rizal.
Selain itu, Rizal menyoroti pemindahan IKN yang jauh dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Dia mencontohkan pengalaman negara lain saat memindahkan ibu kota.
“Banyak yang pindah ibu kota dan berhasil, syaratnya maksimum dua jam dari ibu kota lama. Itu terjadi di New Delhi (India), satu jam dari Old Delhi,” ungkapnya.
Negara lainnya yakni Malaysia saat memindahkan ibu kota dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya. Jarak antarkedua wilayah hanya satu jam.
“Tapi begitu ibu kota terlalu jauh seperti di Brasilia City, terbang empat sampai lima jam (dari ibu kota lama), gagal,” tandas Rizal. (A)
Reporter: Mustaqim
Editor: Kardin
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
