Pemerintah Restui TKA China ke Sultra, Sosiolog: Jangan Dipaksakan, Nanti Chaos

Rahmat Tunny

Reporter Jakarta

Senin, 04 Mei 2020  /  4:37 pm

Sosiolog Indonesia, Musni Umar. Foto: Repro google.com

JAKARTA, TELISIK.ID - Penolakan kepada 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China terus disuarakan oleh Pemerintah Daerah, Anggota DPRD hingga organisasi kemasyarakatan di Sulawesi Tenggara. Penolakan ini dilakukan karena kondisi negara tidak mendukung akibat mewabahnya pandemi COVID-19.

Ahli Sosiolog Indonesia Musni Umar menilai, langkah penolakan yang dilakukan oleh Pemda, DPRD dan masyarakat Sultra harus direspon serius oleh Pemerintah Pusat, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Pasalnya, jika Pemerintah Pusat tetap ngotot untuk datangkan TKA ke Sultra, maka dipastikan akan terjadi gelombang protes besar-besaran, baik di bandara maupun kantor-kantor Pemerintahan dengan massa yang besar.

"TKA China dari Bandara Haluoleo Kendari tidak bisa lewat menuju Morosi,  jika pintu gerbang Kota Kendari ditutup dan pasti dikawal puluhan ribu masyarakat. Harap jangan dipaksakan nanti chaos dan rakyat korban," kata Musni Umar di akun twitternya.

Kedatangan gelombang pertama TKA China

Baca juga: Dikuasai Pemodal Asing, MPR Minta Pemda Perketat Pengawasan ke Perusahaan

Rektor Universitas Ibnu Khaldun Jakarta itu menambahkan, Pemerintah harus ekstra waspada dengan kondisi sekarang, di mana China menjadi negara asal COVID-19 yang mengancam kehidupan manusia dan ekonomi bangsa.

"Kita hanya bisa bersedih TKA China  tidak distop masuk ke Indonesia. Padahal China sumber Corona," ucapnya.

Mantan Anggota DPR RI asal Sultra ini menuturkan, alasan penolakan yang dilakukan oleh Pemda, DPRD Sultra semata-mata untuk melindungi rakyat dari ancaman COVID-19.

"Kita seharusnya melarang mereka  masuk ke negara kita, apapun alasannya demi melindungi rakyat kita terpapar Corona seperti yang dialami sekarang," jelasnya.

Diketahui, Pemerintah lewat Kementerian Ketenaga Kerjaan telah merestui izin masuknya ratusan TKA asal China ke Konawe, Sultra, meski mendapat penolakan keras dari Pemda, DPRD dan masyarakat Sultra.

Repoter: Rahmat Tunny

Editor: Sumarlin