Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 185 Triliun, Proyeksi Defisit APBN 2026 Tembus Rp 698 Triliun

Kamis, 12 Maret 2026  /  11:10 am

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meninjau proses pemeriksaan barang impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak dan Kantor Balai Laboratorium Bea dan Cukai. Foto: Instagram@media.purbaya

JAKARTA, TELISIK.ID - Pergerakan pembiayaan negara pada awal tahun anggaran kembali menjadi perhatian setelah pemerintah mencatat penarikan utang dalam jumlah besar hingga Februari 2026.

Pemerintah melaporkan realisasi penarikan utang baru mencapai Rp185,3 triliun pada dua bulan pertama tahun anggaran 2026. Angka tersebut setara dengan 22,3 persen dari target penarikan utang yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp832,2 triliun.

Data tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Maret 2026 yang digelar di Jakarta pada Rabu, 11 Maret 2026.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menjelaskan bahwa realisasi pembiayaan anggaran masih berada dalam koridor yang direncanakan pemerintah.

“Pembiayaan anggaran tahun 2026 terjaga dengan baik dalam batas yang terkendali. Realisasinya per akhir Februari telah mencapai Rp185,3 triliun atau 22,3 persen dari target,” kata Juda Agung dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026 di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Kamis (12/3/2026).

Baca Juga: Besaran THR PPPK Paruh Waktu 2026 Masa Kerja 2 Bulan, Berikut Hitungannya

Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa angka penarikan utang itu telah dikurangi dengan pembiayaan non-utang sebesar Rp 21,1 triliun. Dengan demikian, total realisasi pembiayaan anggaran hingga akhir Februari 2026 tercatat sebesar Rp 164,2 triliun.

Nilai tersebut setara dengan 23,8 persen dari target pembiayaan APBN 2026 yang dipatok sebesar Rp 689,1 triliun.

Kementerian Keuangan juga menegaskan bahwa strategi pembiayaan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi likuiditas pemerintah serta perkembangan pasar keuangan global.

Menurut Juda Agung, pemerintah menerapkan pendekatan pengelolaan kas dan utang secara aktif guna menjaga ketersediaan dana negara sepanjang tahun anggaran.

“Strategi pembiayaan dilakukan secara antisipatif untuk memastikan ketersediaan kas tetap memadai, sekaligus menjaga fleksibilitas pembiayaan dalam merespons dinamika pasar yang sedang terjadi,” ujarnya.

Pendekatan tersebut dilakukan melalui mekanisme pengelolaan kas dan utang secara aktif atau active cash and debt management.

Baca Juga: Purbaya Klaim Utang Whoosh dan Gejolak Minyak Mentah Dunia Tak Bikin APBN Goyang

Sementara itu, laporan realisasi APBN juga menunjukkan posisi defisit anggaran pada awal tahun 2026. Per akhir Februari, APBN mencatat defisit sebesar 0,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Nilai defisit tersebut setara dengan Rp135,7 triliun. Dalam proyeksi yang disampaikan pemerintah, defisit APBN 2026 diperkirakan mencapai Rp 698,15 triliun atau sekitar 2,68 persen terhadap PDB.

Angka tersebut masih berada dalam batas yang ditetapkan pemerintah untuk menjaga keseimbangan fiskal sekaligus memastikan pembiayaan berbagai program negara tetap berjalan sepanjang tahun anggaran 2026. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS