Purbaya Klaim Utang Whoosh dan Gejolak Minyak Mentah Dunia Tak Bikin APBN Goyang

Ahmad Jaelani, telisik indonesia

Selasa, 10 Maret 2026

0 dilihat

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan lonjakan harga minyak dunia tidak menggoyang APBN pemerintah. Foto: [email protected]

JAKARTA, TELISIK.ID - Kenaikan harga minyak mentah dunia kembali menjadi sorotan ketika angkanya melampaui asumsi makro dalam APBN.

Di tengah situasi tersebut, pemerintah memastikan kewajiban pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh tetap dapat dipenuhi tanpa mengguncang stabilitas anggaran negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah masih memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menanggung berbagai kewajiban anggaran, termasuk pembayaran utang proyek kereta cepat yang melibatkan kerja sama dengan China.

Pernyataan itu disampaikan di tengah lonjakan harga minyak mentah global yang berpotensi memberikan tekanan tambahan terhadap APBN.

Harga minyak dunia tercatat melonjak pada perdagangan Senin pagi (9/3/2026). Hingga pukul 09.20 WIB, harga Brent mencapai US$113,68 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) berada pada level US$113,25 per barel.

Angka tersebut berada di atas asumsi harga minyak dalam kerangka makroekonomi APBN, sehingga secara teori dapat mendorong kenaikan defisit anggaran.

Meski demikian, Purbaya menilai beban utang proyek Whoosh yang harus ditanggung pemerintah tidak terlalu besar sehingga masih dapat dikelola oleh APBN. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak melihat persoalan tersebut sebagai ancaman serius bagi kondisi fiskal negara.

"Ya enggak apa-apa, kan enggak gede-gede amat," kata Purbaya di kawasan Tanah Abang, Jakarta, seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Selasa (10/3/2026).

Baca Juga: Selat Hormuz Ditutup Iran, Bahlil Klaim Cadangan Minyak Nasional Hanya Cukup 20 Hari

Purbaya belum memaparkan secara rinci berapa total kewajiban utang proyek pembangunan kereta cepat yang harus ditanggung melalui APBN. Ia juga tidak menjelaskan keseluruhan nilai utang proyek tersebut.

Menurutnya, pembahasan lebih lanjut mengenai detail kewajiban pembayaran proyek itu masih belum dilakukan di internal pemerintah.

"Nanti kita lihat ya gimananya. Tapi belum (belum ada pembahasan)," tutur Purbaya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT KAI (Persero) Bobby Rasyidin menyatakan pemerintah telah memberikan solusi terkait penyelesaian kewajiban pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung. Ia menyebut langkah tersebut telah dijamin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Sudah, sudah beres kan, kan waktu itu Presiden sudah bilang. Sudah beres, sudah beres," ujar Bobby saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Senin (9/2/2026).

Presiden Prabowo sebelumnya memang menyinggung kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi pemerintah untuk proyek tersebut. Ia menyebut pemerintah perlu menyiapkan sekitar Rp1,2 triliun setiap tahun untuk memenuhi kewajiban penyelesaian proyek kepada pihak China.

Menurut penjelasan yang pernah disampaikan, biaya tersebut dinilai sebanding dengan berbagai manfaat yang dihasilkan oleh proyek kereta cepat, antara lain mengurangi kemacetan di jalur Jakarta–Bandung, menekan polusi kendaraan, serta membuka peluang transfer teknologi transportasi berkecepatan tinggi.

Bobby Rasyidin menambahkan bahwa mekanisme teknis pembayaran kewajiban utang proyek Whoosh saat ini masih dibahas bersama pemerintah. Proses perumusan tersebut dilakukan untuk memastikan tata kelola pembayaran berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Tata laksananya lagi dibicarakan dengan pemerintah, sedang dirumuskan. Pokoknya sudah beres, selesai," ungkapnya.

Baca Juga: Purbaya Pangkas Anggaran MBG jika Defisit APBN 2026 Lewat Batas 3 Persen dan Harga Minyak Kacau

Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa proses penyelesaian utang proyek Whoosh juga melibatkan negosiasi lanjutan dengan pihak China. Pembahasan tersebut kini berada pada tahap akhir dan dilakukan melalui forum yang melibatkan lembaga pengelola investasi pemerintah.

"Kemarin laporan terakhir rapat di Danantara masih finalisasi. Sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh pak Rosan sebagai CEO Danantara," kata Prasetyo, di Stasiun Gambir, Selasa (10/2/2026).

Pemerintah menyatakan proses pembahasan teknis masih terus berjalan untuk memastikan seluruh kewajiban proyek dapat diselesaikan sesuai kesepakatan kerja sama yang telah disepakati sebelumnya. Dalam waktu bersamaan, pemerintah juga terus memantau perkembangan harga minyak dunia yang dapat memengaruhi kondisi fiskal nasional. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS