Peserta PPPK di Buton Selatan Belum Dapat Kejelasan Pembatalan SKTT

Rabu, 17 Januari 2024  /  6:28 am

Massa aksi kecurangan penilaian SKTT PPPK Buton Selatan berorasi di depan Kantor Bupati Buton Selatan. Foto: Ali Iskandar Majid/Telisik

BUTON SELATAN, TELISIK.ID - Tak kunjung ada kejelasan, nasib para calon PPPK di Buton Selatan masih gantung, lantaran tidak dapat kejelasan terkait persoalan pembatalan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT).

Polemik penilaian seleksi kompetensi teknis tambahan atau SKTT, nampaknya belum menemukan titik terang siapa yang bertanggung jawab atas pembatalan sistem penilaian tersebut.

Atas hal itu, sejumlah massa melakukan demonstrasi untuk kesekian kalinya atas kecurangan seleksi dan penilaian SKTT PPPK di Buton Selatan, Selasa (15/1/2024).

Massa merasa kurang puas dan kecewa dengan hasil yang dibawa pulang oleh dua orang perwakilan peserta PPPK dari BKN RI terkait pembatalan sistem penilaian SKTT pada seleksi PPPK 2023 di Buton Selatan.

"Dari BKN Pusat informasi yang diterima untuk pembatalan SKTT dikembalikan ke CAT itu masuk ranahnya daerah yang berkewenangan bisa membatalkan," kata Andriani, salah satu perwakilan dari peserta PPPK Buton Selatan yang berangkat ke BKN-RI.

Baca Juga: Buntut Debat Kusir RDP Soal Seleksi PPPK di Buton Selatan Naik Level ke BKN RI

Massa yang merasa seperti diping-pong melakukan unjuk rasa di depan kantor Dinas Pendidikan Buton Selatan.

Mereka menuntut agar kepala Dinas Pendidikan Buton Selatan keluar untuk menemui massa dan memberikan keterangan terkait kepastian pembatalan SKTT, sebagai panitia seleksi daerah (Panselda) yang menyelenggarakan sistem penilaian tersebut.

Massa sempat mengancam akan menutup dan menduduki Kantor Dinas Pendidikan Buton Selatan, apabila yang bersangkutan tidak turut dihadirkan dalam demonstrasi yang berlangsung saat itu.

"Kalau tidak dikeluarkan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Buton Selatan untuk menemui dan menghadap ke kami, maka kantor Dinas Pendidikan akan kami tutup," ungkap Nayun, Jenderal Lapangan aksi.

Kemudian massa melanjutkan unjuk rasa sampai ke kantor Bupati Buton Selatan, Namun setibanya di lokasi, massa dibuat kecewa sebab PJ Bupati Buton Selatan tidak ada di tempat.

Massa yang kurang percaya melakukan interogasi ke sudut kantor Bupati Buton Selatan, namun belum sampai mengintrogasi massa dicekal oleh staf kantor Bupati Buton Selatan.

"Tidak ada bapak Bupati, beliau lagi ke luar daerah dalam perjalanan dinas,'' kata salah satu staf Bupati Buton Selatan, sambil menunjukan bukti perjalanan dinas Bupati kepada massa melalui handphone.

Merasa dipermainkan, tak membuang waktu massa beranjak ke kantor DPRD Buton Selatan sebagai tujuan serta harapan terakhir mereka.

Baca Juga: Rapat Dengar Pendapat Hasil Seleksi PPPK Buton Selatan Molor Berjam-jam

Meskipun sempat dicekal namun pihak DPRD memediasi jalannya aksi protes yang digelar pada Selasa (16/1/2024), dengan mengajak massa untuk berdialog bersama di ruang aula DPRD Buton Selatan.

Hasil ketok palu rapat, menyepakati bahwa akan dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk kedua kalinya pada Senin 22 Januari mendatang.

Dengan turut menghadirkan Panselda terkait, ditambah dengan permintaan massa agar dihadirkan pula staf operator Dinas Pendidikan Buton Selatan.

Sebelumnya, pada 29 Desember 2023, telah digelar RDP di gedung DPRD Buton Selatan,  yang turut dihadiri oleh para panitia seleksi daerah (Panselda) seperti Sekda Buton Selatan, Kepala BKPSDM Buton Selatan, dan Kepala Dinas Pendidikan Buton Selatan. (A)

Penulis: Ali Iskandar Majid

Editor: Fitrah Nugraha

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS