Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Tekankan Penyusunan APBD 2024 Terarah dan Progresif

Senin, 25 November 2024  /  7:24 pm

Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto saat menyampaikan penjelasan tentang rancangan Perda APBD tahun 2025. Foto: Ist

KENDARI, TELISIK.ID - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto, menegaskan penyusunan APBD yang harus mempertimbangkan berbagai aspek strategis.

Andap mengingatkan bahwa APBD 2025 harus berlandaskan pada potensi daerah, rencana kebutuhan, kewenangan daerah, serta kemampuan keuangan daerah.

Hal tersebut diungkapkan oleh Andap Budhi Revianto pada rapat paripurna penjelasan Gubernur Atas Nota Keuangan dan Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, di ruang Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Tenggara, Senin (25/11/2024).

Baca Juga: Pj Gubernur Sultra Ajak Warga Ciptakan Pilkada Damai dan Kondusif

“Potensi daerah, baik dari sumber daya alam, sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, pariwisata, hingga keuangan, harus menjadi pilar utama dalam perencanaan. Ini akan memaksimalkan efektivitas belanja daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Andap.

Andap juga menyoroti pentingnya mandatory spending dalam APBD 2025. Alokasi belanja diarahkan pada program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti pemberian makanan bergizi gratis, layanan kesehatan gratis, pembangunan sekolah unggul, pengentasan kemiskinan absolut, pembangunan infrastruktur desa, serta mitigasi bencana.

Selain itu, pengelolaan keuangan daerah harus bersih, efektif, dan bebas dari penyimpangan.

“Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata, sejalan dengan prinsip clean and clear yang sesuai peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Dalam APBD 2025, target pendapatan daerah Sultra direncanakan sebesar Rp 4,701 triliun, dengan Rp 1,697 triliun bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD).

PAD ini terdiri dari pajak daerah sebesar Rp 1,305 triliun, retribusi daerah Rp 38,621 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 103,362 miliar, serta komponen lain-lain PAD yang sah Rp 249,940 miliar.

Di sisi belanja, total anggaran sebesar Rp 4,5 triliun akan dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, termasuk belanja pegawai (Rp 2,2 triliun), belanja barang dan jasa (Rp 1,1 triliun), belanja modal (Rp 627,9 miliar), serta belanja bantuan sosial (Rp 1,5 miliar).

Andap juga menyampaikan bahwa prioritas pembangunan Sultra sejalan dengan visi nasional Indonesia Emas 2045.

Program utama meliputi pembangunan manusia unggul dan kompetitif, pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi berkualitas, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Baca Juga: Tangis Haru Warnai Pengantar Tugas Kakanwil Kemenkumham Sultra

“Prioritas pembangunan nasional 2025 adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang inklusif. Ini harus kita sinergikan dengan program-program daerah, memastikan langkah kita mendukung visi besar RPJMN 2025-2029,” jelasnya.

Andap mengajak semua pihak, baik pemerintah provinsi, DPRD, hingga perangkat daerah, untuk bersinergi dalam mewujudkan APBD yang berdampak besar bagi masyarakat Sultra.

“Mari kita bekerja bersama, demi mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045 yang kita cita-citakan bersama,” pinta Andap. (C)

Penulis: Sigit Purnomo

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS