PKS Minta Alihkan Dana Pembangunan Tol dan MotoGP untuk Usaha Rakyat Kecil

Selasa, 23 Juni 2020  /  5:12 pm

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Amin Ak. Foto: dpr.go.id

JAKARTA, TELISIK.ID – Hampir semua Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia terdampak, alias gulung tikar akibat dihantam pandemi COVID-19. Kondisi ini pun menjadi pukulan berat bagi rakyat kecil, dan mempengaruhi ekonomi nasional.

Anggota Komisi VI DPR-RI dari Fraksi PKS, Amin Ak mendesak pemerintah untuk mengalihkan dana talangan dan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Pemerintah untuk penguatan modal usaha masyarakat dalam membangkitkan ekonomi.

Seperti disampaikan Menteri BUMN, Erick Tohir kepada DPR-RI terkait rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah mengusulkan dana PMN sebesar Rp 73 triliun pada tahun 2021. Dana tersebut naik sebesar Rp 19,95 triliun dari usulan sebelumnya sebesar Rp 53,03 triliun. Diantara dana PMN ada alokasi untuk membangun tol Trans Sumatera dan sirkuit MotoGP Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Kita belum tahu wabah ini akan berakhir kapan, sementara pemulihan ekonomi sendiri membutuhkan waktu 3-4 tahun ke depan,” kata Amin Ak kepada Telisik.id di Gedung DPR-RI, Selasa (23/6/2020).

Baca juga: Disdukcapil Pastikan 3000 Tenaga Kerja Lokal tak Terima Surat Pindah

Dikatakan Amin, Kementerian Keuangan memprediksi tahun ini perekonomian tumbuh minus 0,5?n pada kuartal I tahun ini, merujuk penjelasan Menkeu Sri Mulyani, ekonomi Indonesia tumbuh minus 3,1%. Sementara itu, Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi negative akan berdampak meningkatnya penduduk miskin Indonesia 2,1% - 3,6%. Artinya, 5,6 juta - 9,6 juta warga Indonesia jatuh miskin akibat dampak pandemi COVID-19.

“Dana talangan dan PMN itu bisa ditunda hingga ekonomi benar-benar pulih. Dana tersebut bisa dialokasikan untuk menyelamatkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang menampung puluhan juta rakyat kita dalam mencari nafkah," jelasnya.

Lebih lanjut kata Amin, jika dipaksakan, maka dana talangan dan PMN hanya akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang saat ini kondisinya sedang megap-megap, sehingga memaksa pemerintah menambah utang baru.

“Periode Januari – Mei 2020 saja, pemerintah sudah menarik utang baru sebesar Rp 360,7 triliun. Gunakanlah dana pinjaman itu secara bijak, karena itu rakyatlah yang harus membayarnya. Apalagi ekonomi kita mengalami kontraksi hebat akibat wabag COVID-19 sehingga pertumbuhannya minus,” ucap Amin.

Bagi Amin, anggaran penanganan wabah dan penyelamatan kebutuhan dasar rakyat yang terdampak akibat pandemi jauh lebih prioritas.

"Tak satupun ahli yang bisa memprediksi kapan wabah ini akan berakhir," tutupnya.

Reporter: Rahmat Tunny

Editor: Sumarlin