Rakor Penurunan Stunting: Hasil Survei di Buton Selatan Tidak Sinkron dengan Pelaporan Gizi Masyarakat

Jumat, 26 Juli 2024  /  6:49 pm

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan, Hasriady pada Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Gedung Lamaindo, Batuaga, Buton Selatan. Foto: Ali Iskandar Majid/Telisik

BUTON SELATAN, TELISIK.ID - Stunting masih menjadi isu krusial Nasional saat ini. Upaya penurunan angka hingga pencok data angka stunting terus dilakukan.

Namun, yang ditemukan di lapangan angka hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dengan elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), seringkali tidak sinkron.

Hal tersebut disampaikan Satuan Tugas (Satgas) Stunting Kabupaten Buton Selatan, Agus Darmawan pada Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Gedung Lamaindo, Batuaga, Buton Selatan, Jumat (26/7/2024).

Menurut Agus Darmawan, bedasarkan hasil SKI pencapaian prevalensi stunting di Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara menduduki urutan ke enam. Dengan presentasi di Kabupaten Buton Selatan mencapai 37,1 persen.

Baca Juga: Sebanyak 17 Ribu Lebih Anak di Buton Selatan jadi sasaran PIN Polio

Kemudian hasil laporan tersebut disandingkan kembali dengan hasil dari e-PPGBM yang melalui proses intervensi serentak percepatan penurunan stunting di Kabupaten Buton Selatan.

Setalah dilakukan pencocokan, data prevalensi stunting untuk Kabupaten Buton Selatan yang diperoleh dari hasil e-PPGBM adalah 24,4 persen, dimana selisih yang sangat jauh sekali dari hasil laporan SKI.

Agus menyampaikan bahwa pada tahun 2021 angka prevalensi bedasarkan laporan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) adalah 45,2 persen, lalu mengalami penurunan hingga menembus angka 32,6 persen bedasarkan hasil laporan SSGI di tahun 2022.

Hingga pada 2023, angka prevalensi naik secara drastis mencapai 37,1 persen yang membuat pihaknya terkejut dengan hasil laporan dari SKI tersebut.

Kemudian pada tahun berikutnya yakni 2024 pada periode Juni, melalui Intervensi Serentak Penurunan Stunting (ISPS) yang diperpanjang waktu pengerjaannya selama satu pekan lamanya hingga awal periode Juli.

Bedasarkan data hasil inputan dari bidang Gizi Puskesmas di masing-masing kecamatan, Kabupaten Buton Selatan, diperoleh hasil prevalensi mencapai 22,9 persen.

"Sudah dalam track yang seharusnya bahwa angka prevalensi stunting kita menurun, secara tidak langsung upaya yang kita lakukan yang melibatkan banyak lapisan masyarakat sebenarnya sudah pada prosesnya," katanya.

Ia menyebut, dari hasil penginputan tersebut Kecamatan Lapandewa menjadi yang tertinggi, sementara Kecamatan Kadatua menjadi yang terendah di Kabupaten Buton Selatan. ISPS pada prinsip kerjanya menyasar para ibu hamil dan balita, hingga menjelang akhir ekseskusi menjadi tinggal balita saja yang menjadi fokus sasaran utama.

Pada ekseskusi di lapangan masih terus dilakukan pengukuran terhadap balita baik yang ada di Posyandu maupun yang ke Puskemas, hingga yang tidak sempat melakukan pengukuran pada dua tempat tersebut, tetap dilakukan pengukuran kepada balita di rumah masing-masing. Tujuannya agar mengetahui sudah sejauh mana hasil penurunan stunting di Kabupaten Buton Selatan.

Lebih lanjut kata dia, bedasarkan e-PPGBM yang terlapor ada sebanyak 7.753 balita, yang telah dilakukan pengukuran sebanyak 6.999 balita serta sekitar 1.607 balita terindikasi stunting.

"Ini adalah hasil inputannya, saya hanya membaca bedasarkan murni bukti tangkapan layar dari Sigizi terpadu," imbuhnya.

Diketahui, Sigizi adalah sistem yang terintegrasi langsung dengan PPGBM yang diinput oleh para staf puskesmas di masing-masing kecamatan se-Kabupaten Buton Selatan.

"Ini merupakan hasil kerja nyata kita dari 2021 sampai 2024, yang terakhir di buka Juni kemarin," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Kabupaten Buton Selatan, Hasriady mengaku, kekhawatiran terkait isu stunting di Kabupaten Buton Selatan akhirnya terjawab. Dengan laporan bahwa angka stunting di Bumi Gajah Mada itu telah mencapai 24,4 persen.

Baca Juga: Genap 10 Tahun, Pemkab Buton Selatan Optimis Maju dengan Mengelola Potensi Alam Profesional

Namun, ia mengatakan, terdapat sebanyak 59 persen anak calon stunting di Kabupaten Buton Selatan. Hal tersebut menjadi tantangan untuk dinas kesehatan maupun stakeholder yang terlibat untuk bekerjasama dalam menekan laju angka stunting di Kabupaten Buton Selatan.

Angka tersebut, kata dia, nantinya akan memicuh kenaikan atau lonjakan angka stunting di Buton Selatan apabila tidak segara dilakukan langkah dan upaya serius.

Maka dari itu, diperlukan kerja sama antara pihak Puskesmas dengan pemerintah kecamatan maupun desa/kelurahan untuk mewujudkan angka stunting tembus hingga 14 persen bedasarkan standar Nasional.

"Angka anak calon stunting ada sekitar 59 persen, inilah yang menjadi PR kami bagimana menekan pertumbuhan angka ini," ungkapnya. (B)

Penulis: Ali Iskandar Majid

Editor: Fitrah Nugraha

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS