Sejumlah Anggota DPRD Tolak Rencana Utang Pemda Busel

Senin, 18 November 2019  /  1:45 pm

Suasana rapat kerja (raker) lanjutan DPRD dan pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan (Busel) terkait rencana pinjaman daerah

BATAUGA, TELISIK.ID - Rapat kerja DPRD dan eksekutif terkait utang daerah kembali dilanjutkan hari ini, Senin (18/11/2019). Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota menolak pinjaman yang dinilai sangat membebani daerah.

Misalnya legislator Golkar, La Hijira. Ia menolak keras pinjaman tersebut karena belum memiliki dokumen pendukung sebagai acuan pembangunan. Disamping itu, beberapa lahan dititik lokasi pembangunan juga masih bermasalah.

"Saya sangat menolak pinjaman daerah, tolong hadirkan konsultannya berapa anggaran rekayasa lingkungannya," ungkap La Hijira saat rapat berlangsung.

Kendati begitu, tidak semua program pembangunan dari rencana hutang daerah itu ditolaknya. Misalnya rencana pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) yang rencanannya di bangun di Kelurahan Masiri, Kecamatan Sampolawa. Menurutnya, rumah sakit merupakan kebutuhan masyarakat. Berbeda dengan rencana pembangunan pelabuhan rakyat di Kelurahan Bandar Batauga dan Kelurahan Masiri.

"Saya tidak melihat titik terang dalam program perikanan ini," ungkapnya.

Menurutnya, pembangunan pelabuhan perikanan belum terlalu mendesak. Kalau hanya itu, Pemda harusnya lebih aktif meminta anggaran pada pemerintah provinsi.

"Masih ada ruang. Kita bisa meminta pada gubernur terkait pembangunan pelabuhan ini," tuturnya.

Lebih jauh dikatakan, selama ini Pemda mengucurkan anggaran belasan miliar untuk keperluan kesehatan melalaui BPJS setiap tahun. Apabila anggaran ini dialokasikan untuk pembangunan rumah sakit lebih efektif ketimbang melakukan pinjaman. Apalagi bunga pinjaman yang dibebani cukup besar.

"Kita bebankan pinjaman daerah terlalu tinggi pembayaran bunganya. Kalau di SMI hanya 7 persen. Artinya kita masih menghemat sekitar 9 miliar. Artinya anggaran ini masih bisa kita alokasikan untuk tiga pembangunan kantor di Busel," imbuhnya.

Senada dengan legislator Hanura, La Ode Amal. Menurutnya, tidak ada dokumen pendukung kelayakan yang dimiliki Pemda untuk program ini. Sehingga tidak ada bahan kajian dewan terkait dengan efektifitas program ini.

"Rumah sakit juga seperti itu juga. Harusnya jelas rencanannya ini. Ini tidak ada. Sehingga sampai sekarang tidak ada kesepakatan. Hari ini ribut lagi masalah lokasi di tiga titik ini. Jadi kalau kita hanya berwacana tanpa dokumen itu bohong. Karena kita hanya meraba-raba," nilainya.

Selai itu, rencana pembangunan pelabuhan perikanan di Kelurahan Masiri juga tidak tepat sasaran. Ia lebih sepakat mengembangkan Sampolawa sebagai pusat perikanan. Apalagi, lahan lokasi pembangunan sudah memiliki sertifikat.

"Saya kira sudah lengkap di Sampolawa tanpa kita menghamburkan anggaran 10 miliar di Masiri," bebernya.

Selain itu, lanjutnya, lokasi dan akses di Sampolawa sangat layak. Meski musim ombak tiba, lokasi tersebut cukup aman.

"Artinya studi kelayakannya sudah sangat layak. Kalau di Masiri itu masih belum ada dokumen," tutupnya.

Reporter : Deni
Editor: Sumarlin