Studi Banding Puluhan Kades Gunakan Dana Desa Rp 600 Juta Tak Kantongi Rekomendasi DPMD
Reporter Kolaka Utara
Rabu, 07 Agustus 2024 / 5:21 pm
Kepala Bidang BUMDes, DPMD Kolaka Utara, Nasir Gaffar saat ditemui diruang kerjanya. Foto: Muh Risal H/Telisik
KOLAKA UTARA, TELISIK.ID - Pelatihan dan studi banding puluhan kepala desa (kades) dan para pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kolaka Utara ke Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta dan Jawa Tengah, 25-27 Juli 2024 lalu, menuai masalah.
Pelatihan tersebut belakangan diketahui tidak mengantongi rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kolaka Utara. Sementara anggaran yang digunakan bersumber dari dana desa (DD).
Pelatihan di dua provinsi di Pulau Jawa itu memilih dua desa sebagai tujuan. Yakni Desa Nglanggeran Wetan, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta dan Desa Ponggo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
Tujuan pertama kegiatan dilakukan di Desa Nglanggeran Wetan dan sehari kemudian di Desa Ponggok. Kegiatan bertajuk pelatihan dan studi banding manajemen dan tata kelolah BUMDes.
Baca Juga: Prediksi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Pilkada 2024 Mengerucut 3 Nama
Kegiatan itu diikuti lebih dari 40 desa dengan biaya akomodasi menggunakan DD masing-masing Rp 15 juta untuk dua orang peserta. Total anggaran khusus akomodasi diperkirakan menghabiskan hingga Rp 600 juta.
“Kami sama sekali tak pernah memberikan rekomendasi kepada penanggung jawab kegiatan (pelatihan dan studi banding),” ungkap Kepala Bidang BUMDes DPMD Kabupaten Kolaka Utara, Nasir Gaffar, kepada telisik.id pada Rabu (7/8/2024).
Keberangkatan peserta studi banding, menurut Nasir, difasilitasi oleh sebuah lembaga bernama Indonesia Bermutu. Saat berkunjung ke DPMD, Indonesia Bermutu awalnya menawarkan kerjasama. Namun instansi yang mengurus desa ini menolak sebab ada beberapa indikator yang mesti dipenuhi.
“Salah satunya kami harus bersurat dulu ke desa. Kami juga mesti mempertanyakan kesiapan anggaran mereka untuk mengikuti pelatihan ini utamanya BUMDes. Jadi kami persilakan saja mereka jalan,” terang Nasir.
Pihak DPMD khususnya Bidang BUMDes, kata Nasir, juga tidak pernah mencampuri program kegiatan tersebut. Hanya saat kegiatan Bidang BUMDes diundang untuk membawakan materi dengan biaya akomodasi ditanggung oleh pihak penyelenggara.
“Saat pembukaan Pj Bupati Kolaka Utara, Sukanto Toding, tidak hadir sehingga saya ditunjuk untuk membuka acara tersebut. Sebelum berangkat saya sudah komunikasi dengan Kadis (DPMD,” ujarnya.
Nasir mengaku tidak mengetahui secara pasti jumlah desa yang ikut dalam pelatihan, termasuk nominal biaya akomodasi yang dibebankan ke peserta.
“Kalau tidak salah lebih dari 40 desa yang ikut dalam kegiatan itu. Biaya akomodasi kami juga tidak tahu. Mungkin bisa hubungi saja ketua Indonesia Bermutu, tapi yang muncul di grup itu sekitar Rp 15 juta untuk dua orang per desa,” beber Nasir. (C)
Penulis : Muh. Risal H
Editor: Mustaqim
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS