Tak Ada Promosi Lanjutan, Misi Dagang Pemprov Jatim Disorot

Sabtu, 04 Desember 2021  /  3:38 pm

Misi dagang Jatim di Ambon. Foto: Ist.

SURABAYA, TELISIK.ID - Keberadaan  misi dagang yang dilakukan Pemprov Jatim ke sejumlah propins, disorot. Alasannya, misi dagang yang dipimpin Gubernur Jatim Khofifah hanya sebatas seremoni saja, tanpa ada promosi  lanjutan tentang Jatim.

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Mirza Ananta mengatakan, misi dagang yang dilakukan Pemprov Jatim yang menjadi persoalan adalah tidak ada lanjutan dari misi dagang tersebut.

"Saya melihat tak ada tindak lanjut usai adanya misi dagang. Perlu ada promosi maksimal tentang Jatim keluar provinsi melalui kantor perwakilan dagang yang dimiliki Pemprov,” jelas politisi Partai NasDem Jatim ini saat dikonfirmasi di Surabaya, Sabtu  (4/12/2021).

Mirza Ananta lalu mencontohkan kantor perwakilan dagang yang dimiliki Pemprov Jatim di Provinsi Bali.

”Di sana mengenaskan sekali kondisi kantornya. Tak layak sebagai kantor perwakilan dagang provinsi besar seperti Jatim. Idealnya harus kantor besar yang ada transaksi perekonomian di sana. Banyak sekali produk asal Jatim diminati pihak lain baik antar provinsi maupun luar negeri,” jelas pria asal Ponorogo ini.

Selain itu, Mirza Ananta juga menyoroti kinerja Disperindag Jatim sebagai leading sector dari misi dagang tersebut.

Baca Juga: Sebagai User, Bupati Muna jadi Penentu Sekda Terpilih

“Bagaimana perekonomian bisa jalan, kalau kepala dinasnya jarang hadir untuk rapat dengan DPRD Jatim. Sama anggota DPRD Jatim saja tak bisa dihubungi, apalagi komunikasi dengan masyarakat. Ingat kepala dinas itu jabatan publik yang harus bersentuhan dengan masyarakat,” tegasnya.

Sekedar diketahui, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memimpin misi dagang ke  sejumlah provinsi di Indonesia. Agenda ini dilakukan sebagai upaya mendorong percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Baca Juga: Pj Sekda Muna Pastikan Ada Ruang Penambahan Anggaran Buat Damkar

Dalam setiap misi dagang tersebut diikuti dengan sejumlah kerjasama lainnya antara dinas dengan sejumlah provinsi.

Di antaranya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan serta Dinas Koperasi dan UKM. (C)

Reporter: Try Wahyudi Ari Setyawan

Editor: Haerani Hambali