Tak Sesuai Kebutuhan Pasar, 60 Persen Mata Kuliah Ilmu Politik FISIP UHO Segera Direvisi

Kamis, 31 Maret 2022  /  5:07 pm

Lokakarya kurikulum Prodi Ilmu Politik Fisip UHO Kendari, 60 persen mata kuliah bakal di revisi. Foto: Andi Irna Fitriani/Telisik

KENDARI, TELISIK.ID – 60 persen mata kuliah Program Studi (Prodi) Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, akan direvisi karena sudah tidak relevan, dengan kebutuhan dan kepentingan pasar saat ini.

Hal itu diungkapkan, Ketua Prodi Ilmu Politik UHO, Najib Husain dalam giat lokakarya kurikulum Prodi Ilmu Politik, ia menyampaikan sekitar 60 persen akan direvisi, kemudian 20 persen mata kuliah pilihan akan naik menjadi mata kuliah wajib serta 20 persennya lagi adalah mata kuliah lama yang tetap dipertahankan.

"Jadi memang kita akan melakukan revisi yang cukup besar nantinya," katanya.

Di antaranya kata dia, mata kuliah politik lingkungan yang selama ini belum ada, ke depannya akan menjadi mata kuliah wajib, seperti halnya mata kuliah yang berkaitan dengan partai-partai politik, salah satunya mata kuliah tentang survei dan poling.

Sehingga ke depannya, Prodi Ilmu Politik nantinya akan berkonsentrasi pada persoalan politik lokal, persoalan parlemen dan persoalan perbandingan-perbandingan politik, termasuk politik lingkungan.

"Jadi nantinya ada khas tersendiri yang dimiliki oleh prodi ilmu politik," ucapnya.

Lanjut Najib mengatakan, hal itu dilakukan agar profil lulusan sesuai dengan apa yang menjadi isu-isu penting di daerah ini, seperti bagaimana pengelolaan partai, tambang, dan bagaimana menjaga lingkungan, hal itu menjadi bagian yang akan disorot nantinya.

Baca Juga: Tingkatkan Kualitas SDM Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, UHO Kendari dan LPP FBDH Teken MoU

Najib berharap, dengan revisi tersebut Prodi ilmu politik ke depannya betul-betul bisa diterima oleh masyarakat utamanya alumni, sehingga bisa diterima di pasar kerja.

"Setidaknya para alumni tidak menjadi orang yang kesusahan untuk mendapatkan pekerjaan, tidak menjadi pengangguran tetapi mereka bisa langsung diterima oleh pasar kerja," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Prodi Doktor Ilmu Politik, Fisip Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Dr Gustiana Kambo menyampaikan, kurikulum merupakan nyawa dari suatu program pembelajaran.

Sehingga kata dia, keberadaannya memerlukan rancangan, pelaksanaan serta evaluasi secara dinamis sesuai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta kompetensi.

"Kurikulum memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama yang mendukung tercapainya visi misi program studi," ujarnya.

Kemudian, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Sultra, Muh Endang yang juga hadir dalam giat itu mengatakan, bagaimana pun politik adalah akar dari semua kehidupan manusia.

Baca Juga: Dugaan Pemalsuan Slip UKT, Zamrun: Itu Kesalahan Mereka, Saya Mau Buat Apa

Seluruh urusan kewarganegaraan atau pembangunan selalu menyangkut politik

"Jadi politik itu, bukan hanya soal pilih memilih, tapi soal bagaimana membangun bangsa, bagaimana mengelola sumber daya alam (SDM), bagaimana mengelola negara, yaa semuanya," ujarnya.

Namun Endang menyayangkan, akibat pendidikan politik yang kurang baik selama ini, banyak orang yang mempersepsikan politik itu kotor.

"Padahal politik itu ibadah, selama kita masih jadi warga negara, kita masih hidup di dunia ini, pasti tidak bisa lepas dari yang namanya politik," tutupnya. (A)

Reporter: Andi Irna Fitriani

Editor: Kardin