Teknisi Pemasangan Jaringan Internet Dijadikan Tersangka, Kuasa Hukum: Sangat Dipaksakan

Jumat, 24 Juni 2022  /  1:39 pm

Tim kuasa hukum tersangka, Samsudin SH, MH, CIL dan Subair SH, MH. Foto: Lukman/Telisik

WAKATOBI, TELISIK.ID - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Wakatobi telah melimpahkan berkas perkara tindak pidana korupsi pengadaan pemasangan jaringan internet tahun anggaran 2018-2019 untuk 66 desa di Kabupaten Wakatobi ke Pengadilan Tipikor Kendari.

JPU Kejaksaan Negeri Wakatobi menetapkan M selaku teknisi pemasangan jaringan internet sebagai tersangka dalam kasus itu.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Wakatobi Hamrullah, SH, Kamis (23/6/2022).

"Jadi perkara internet desa dengan terdakwa Inisial M Selaku teknisi pemasangan jaringan internet untuk desa di Kabupaten Wakatobi berkasnya telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Kendari kemudian Jaksa Penuntut Umum (JPU) masih menunggu  penetapan hari sidang dari majelis hakim,” jelasnya saat ditemui awak media di ruang kerjanya.

Baca Juga: Tahu Bakal Ditahan KPK, SL Serahkan Kunci Ruangannya ke Staf

Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum tersangka, Samsudin SH, MH, CIL menilai, penetapan tersangka dalam kasus tersebut terkesan dipaksakan oleh penyidik karena tersangka sendiri hanya bertugas sebagai pekerja.

"Yang ditetapkan tersangka ini bukan Kuasa Pengguna Anggaran melainkan seorang tukang yang mengerjakan instalasi internet di Kabupaten Wakatobi. Hasil temuan BPKP Sulawesi Tenggara ini sangat jelas bahwa yang melakukan pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan itu adalah para kepala desa bukan klien kami. Klien kami hanya mengerjakan saja apa yang disuruhkan oleh kepala desa yang berjumlah 66 desa," ujar Samsuddin, Jumat (25/6/2022).

Baca Juga: Hanya Karena Tersinggung, Bapak Tega Bunuh Anak Kandung

Lanjut Samsudin, tersangka M hanya menerima uang dari upah kerjanya sebagai tukang dalam pemasangan internet desa sebesar Rp 5 juta pada setiap titik pemasangannya.

Dia menambahkan, tersangka M tidak pernah mengetahui berapa jumlah anggaran yang dianggarkan oleh masing-masing desa dalam pengadaan internet, tersangka hanya diminta untuk mengerjakan dengan upah Rp 5 juta per titiknya. Diketahui kasus tersebut telah merugikan negara senilai  Rp 260 juta lebih.(B)

Penulis: Mohamad Lukman Saputra

Editor: Haerani Hambali