Tiga Menteri Pastikan Beri Keterangan di Sidang Sengketa Pilpres 2024
Reporter
Rabu, 03 April 2024 / 5:32 pm
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, salah satu menteri yang akan memberi keterangan pada sidang sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (5/4/2024). Foto: Mustaqim/Telisik
JAKARTA, TELISIK.ID – Tiga dari empat menteri yang diminta memberi keterangan dalam sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, pada Jumat (5/4/2024), menyatakan kesiapannya untuk hadir.
Tiga menteri yang sudah menyatakan akan hadir memenuhi permintaan MK tersebut yakni, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy.
Satu menteri lagi yang diminta memberi keterangan dalam sidang sengketa PHPU pada Jumat lusa, khususnya pemilihan umum presiden-wakil presiden (Pilpres) 2024, adalah Menteri Sosial, Tri Rismaharini.
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategi Kementerian Keuangan, Yustinus Prastowo, membenarkan bahwa Sri Mulyani akan hadir di sidang sengketa PHPU.
“Bu Menteri (Sri Mulyani) dijadwalkan menghadiri panggilan Mahkamah Konstitusi di sidang sengketa pemilu, Jumat 5 April 2024, pukul 08:00 WIB,” ujar Yustinus di Jakarta, Rabu (3/4/2024).
Yustinus memastikan bahwa Sri Mulyani akan hadir setelah menerima surat panggilan dari MK pada Selasa (2/4/2024) malam.
Kepastian untuk hadir memberi keterangan di sidang sengketa PHPU 2024 juga disampaikan oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. Dia mengaku telah menerima surat panggilan dari MK pada Selasa (2/4/2024) malam.
Menurut Airlangga, dirinya sudah melaporkan pemanggilan dari MK kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain itu, juga telah berkoordinasis dengan tiga menteri lainnya yang ikut dipanggil oleh MK.
“Kami lihat undangannya dan diharapkan apa dari pemerintah. Kita akan jelaskan mengenai mekanisme APBN, kemudian bicara bansos, bicara Perlinsos (program perlindungan sosial, red), bicara yang sifatnya pemerintahan saja,” ujar Airlangga, Rabu.
Menko PMK, Muhadjir Effendy, pun memastikan akan memenuhi panggilan MK untuk memberi keterangan di sidang sengketa PHPU 2024. Dia mengaku, pada hari yang sama punya agenda ke Mesir untuk mengantar bantuan bersama Jokowi.
“Mestinya saya harus ke Mesir mengantar bantuan tadi yang dilepas oleh bapak Presiden (Jokowi), tapi karena ada panggilan dari MK baru tadi malam, jadi kita putuskan untuk memenuhi panggilan,” jelas Muhadjir, Rabu.
Muhadjir mengaku Jokowi sudah mengetahui dirinya akan memenuhi surat panggilan MK.
Selain empat menteri, MK juga memanggil pihak dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memberi keterangan pada hari yang sama. (A)
Reporter: Mustaqim
Editor: Fitrah Nugraha
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS