Verifikasi Faktual Bapaslon Bupati Muna Barat Jalur Perseorangan Diduga Tidak Transparan

Jumat, 05 Juli 2024  /  9:08 am

Seorang warga Suka Damai menduga verifikasi faktual Bapaslon Bupati Muna Barat jalur perseorangan tidak transparan. Foto: Kolase

MUNA BARAT, TELISIK.ID - Seorang warga asal Desa Suka Damai, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat, menduga proses verifikasi faktual jalur perseorangan dilakukan tidak transparan.

Dugaan ini mencuat saat seorang warga Suka Damai, DR, diminta untuk melengkapi berkas laporan di Bawaslu Muna Barat, salah satunya terkait bukti dugaan pelanggaran pemilihan.

DR mengaku saat meminta anggota PPS yang melakukan verifikasi faktual di rumahnya pada 27 Juni 2024 lalu, untuk mengirimkan dokumentasi saat anggota PPS berada di rumahnya sekitar pukul 08.30 Wita yang diketahuinya saat itu mereka melakukan foto-foto dokumentasi sebagai bahan laporan.

Namun, permintaannya ditolak oleh anggota PPS, yang menurut DR, menimbulkan kecurigaan akan adanya upaya untuk menghilangkan bukti penggunaan KTP secara tidak sah.

Sehingga ini dianggap merugikan dirinya, sebab KTP-nya digunakan tanpa sepengetahuannya untuk mendukung pasangan bakal calon Bupati Muna Barat dari jalur perseorangan, Rafis dan Satryani Bani.

Baca Juga: Verifikasi Faktual Jalur Perseorangan Calon Bupati Muna Barat Melalui Sensus

"Saat saya meminta dokumentasi sebagai bukti, saya malah dihadapkan pada penolakan yang tidak masuk akal," ujar DR via WhatsApp, Jumat (5/7/2024).

Sementara Ketua PPS Desa Suka Damai, Edi, memberikan tanggapan terbatas melalui WhatsApp. Ia menyebut bahwa pihaknya masih menunggu hasil rapat pleno terkait hasil verifikasi faktual serta arahan dari PPK terkait dokumentasi verifikasi faktual yang belum disusun sepenuhnya.

"Kami belum bisa berkomentar banyak terkait hal tersebut. Kami juga masih tunggu hasil rapat pleno terkait hasil verifikasi faktual. Terkait dokumentasi verifikasi faktual, kami belum susun semua. Jadi kami sebagai PPS masih menunggu arahan PPK," ujarnya.

Sementara itu, anggota PPS yang terlibat, seperti Fatmawati dan Wa Ode Sartia, tidak memberikan tanggapan saat dimintai klarifikasi.

Begitu pun dengan Ketua PPK Tiworo Tengah, Aldirsas, belum dapat dimintai keterangan. Saat ditelepon beberapa kali, HP-nya berdering namun tidak diangkat.

Baca Juga: Pasangan Balon Bupati Buton Ini Kembali Daftar Jalur Perseorangan ke KPU

Sebelumnya, banyak masyarakat yang mengaku kaget karena namanya dicatut sebagai pendukung bapaslon jalur perseorangan. Tak hanya DR, masih banyak warga Muna Barat yang merasa geram atas pencatutan namanya sebagai pendukung bapaslon jalur perseorangan tersebut.

Kasus ini memunculkan keprihatinan di kalangan masyarakat Muna Barat, yang menaruh harapan besar agar pihak berwenang dapat menangani dengan cepat dan transparan.

Untuk itu, pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran diharapkan dapat memastikan bahwa integritas dan keadilan dalam proses pemilihan bupati di Muna Barat tetap terjaga. (A)

Penulis: Putri Wulandari

Editor: Haerani Hambali

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS