Bupati Jember Disanksi Tak Terima Gaji, Gerindra: Terima Kasih Bu Gubernur
Try Wahyudi Ary Setyawan, telisik indonesia
Kamis, 10 September 2020
0 dilihat
Ketua DPD Gerindra Jember, Satib. Foto: Ist.
" Jadi gini saya selaku pribadi maupun selaku anggota DPRD provinsi Dapil Jember-Lumajang maupun selaku ketua partai di Jember mewakili teman-teman fraksi Gerindra khususnya dan DPR ke pada Jawa pada umumnya menyampaikan rasa terima kasih setinggi-tingginya ke pada gubernur. "
SURABAYA, TELISIK.ID - Ketua DPD Gerindra Jember, Satib mendukung kebijakan Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, untuk memberikan sanksi administrasi pada Bupati Jember, Faida.
Menurut Satib, kebijakan Khofifah itu layak diapresiasi, karena memang kelalaian Faida sudah tidak bisa ditolelir dan merugikan masyarakat Jember.
"Jadi gini saya selaku pribadi maupun selaku anggota DPRD provinsi Dapil Jember-Lumajang maupun selaku ketua partai di Jember mewakili teman-teman fraksi Gerindra khususnya dan DPR ke pada Jawa pada umumnya menyampaikan rasa terima kasih setinggi-tingginya ke pada gubernur," katanya, Kamis (10/9/2020).
Bupati Jember, Faida disanksi tidak akan mendapatkan gaji hingga honorarium selama enam bulan. Hal tersebut tertuang dalam Surat Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, bernomor 700/1713/060/2020 tentang penjatuhan sanksi administratif ke pada Bupati Jember. Surat tersebut ditandatangani Khofifah pada 2 September di Surabaya.
Faida mendapatkan sanksi tegas karena terlambat memproses pembentukan Raperda Kabupaten Jember tentang APBD Jember 2020.
Baca juga: COVID-19 Bukan Aib dan Jangan Disembunyikan
Satib mengaku, mendapatkan banyak masukan dari warga Jember yang mendukung kebijakan Khofifah untuk memberikan sanksi tersebut. Bahkan, beberapa warga rela untuk mencukur gundul karena memang menganggap kebijakan Faida tersebut sangat merugikan masyarakat.
"Di mana dalam hal ini bupati sudah tidak profesional dan proporsional. Ini sudah disatukan sehingga kita ndak kaget ketika banyak tokoh-tokoh yang pernah punya nazar akhirnya melakukan, ada yang gundul pada saat surat diterima oleh Ketua DPR," terangnya.
Dikatakan Satib, keterlambatan Faida dalam memproses pembentukan Raperda 2020 itu adalah mencerminkan kegagalan dalam mengelola organisasi. Satib berharap, kejadian itu tidak terulang lagi, karena akan membuat rakyat makin sengsara.
"Ini satu hal yang luar biasa dan mudah-mudahan kondisi seperti ini menjadi sebuah pembelajaran bagi eksekutif maupun legislatif di masa-masa yang akan datang, baik secara khusus bagi Jember maupun provinsi maupun secara nasional pada umumnya," pungkasnya.
Reporter: Try Wahyudi Ari Setyawan
Editor: Kardin
_(78).webp)
