Dirjen PPKT dan Ridwan Bae Bagi-Bagi Program di Muna Timur Raya
Sunaryo, telisik indonesia
Senin, 05 April 2021
0 dilihat
Dirjen PPKT KDPDTT, Raden Roro Aisyah Gamati (kemeja putih) bersama Wakil Ketua Komisi V DPR-RI, Ridwan Bae dan Bupati Muna, LM Rusman Emba meninjau kawasan transmigrasi UPT Raimuna. Foto: Sunaryo/Telisik
" Silakan usulkan apa yang menjadi kebutuhan, kami siap bantu. "
MUNA, TELISIK.ID - Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Transmigrasi (PPKT) Kementrian Desa Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDTT), Raden Roro Aisyah Gamati, mengunjungi kawasan transmigrasi Muna Timur Raya (Mutiara), Senin (5/4/2021).
Dirjen PPKT Aisyah datang bersama beberapa direktur di KDPDTT yang dibawa langsung oleh Wakil Ketua Komis V DPR-RI, Ridwan Bae.
Aisyah dan Ridwan datang bukan dengan tangan kosong. Keduanya, membawa beberapa program pembangunan untuk di kawasan transmigrasi Mutiara yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.
Program tersebut di antaranya adalah bantuan peningkatan UPT Pohorua, pembangunan jalan UPT Raimuna, sarana produksi lahan usaha UPT Raimuna, sarana air bersih di UPT Pohorua, rehabilitasi fasilitas umum di UPT Pohorua, pembangunan RTJK tipe 35 di Raimuna, dan peningkatan ruas jalan dikawasan transmigrasi.
"Insyaallah, kita akan bangun kawasan transmigrasi Mutiara," janji Aisyah.
Ia menerangkan, kawasan transmigrasi Mutiara telah masuk dalam RPJMN tahun 2020-2024 bersama dengan kawasan transmigrasi Asinua, Kabupaten Konawe dan Tinanggea, Konawe Selatan (Konsel).
Penyelenggaraan transmigrasi menurutnya, memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar. Kemudian, meningkatkan produktivitas, membangun kemandirian dan mewujudkan integritas di kawasan transmigrasi dalam rangka mendukung ketahanan pangan, serta pertumbuhan ekonomi.
"Kita harus jadikan kawasan transmigrasi Mutiara naik status menjadi mandiri," ujarnya.
Aisyah juga bertatap muka langsung bersama transmigram di UPT Raimuna. Ia meminta, apa yang menjadi kekurangan di kawasan transmigrasi agar diusulkan.
"Silakan usulkan apa yang menjadi kebutuhan, kami siap bantu," janjinya.
Wakil Ketua Komisi V DPR-RI, Ridwan Bae menerangkan, sebagai wakil rakyat sudah menjadi tugasnya untuk memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan para konstituen di daerah pemilihannya (Dapil).
Untuk di kawasan transmigrasi Mutiara, mantan Bupati Muna dua periode itu sudah berbuat banyak, diantaranya telah berhasil menggolkan anggaran pengaspalan di UPT Pohorua tahun ini.
"Anggaran saya usulkan itu Rp 5 Miliar, tapi yang turun hanya Rp 2,5 Miliar karena kondisi keuangan negara yang belum stabil akibat pandemi COVID-19. Saat ini, kran sudah terbuka lagi. Ibu Dirjen sudah memberi peluang, silakan memang usulkan apa yang menjadi kebutuhan," terangnya.
Bupati Muna, LM Rusman Emba menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan kawasan transmigrasi Mutiara. Kata dia, di kawasan Mutiara terdiri dari lima kecamatan dengan empat kawasan transmigrasi yang meliputi Labunia, Wakorumba, Raimuna dan Pohorua.
"Jadi kawasan Mutiara ini sudah ditetapkan pusat sebagai kawasan transpolitan. Sebenarnya, bila tidak pandemi COVID-19, pabrik akan dibangun dan sarana prasana lainnya. Kita berharap, kedepan anggaran bisa dikucurkan lagi," katanya.
Baca Juga: 4 Hari ke Depan, Sultra Berpotensi Dilanda Hujan Sedang hingga Lebat
Kadis Nakertrans Muna, Fajarudin Wunanto menerangkan, dari empat kawasan transmigrasi, baru dua kawasan yang telah diserahkan ke Pemkab. Duanya dalam tahap pembinaan.
Dengan adanya program transmigrasi, lanjut dia, memberi kontribusi bagi perekonomian dan pengembangan wilayah. Artinya, yang tadinya daerah terisolir, menjadi daerah pusat pertumbuhan ekonomi baru.
"Kita berharap anggaran terus dapat dikucurkan. Misalnya DAK afirmasi yang selama ini sudah sangat membantu," pintanya.
Sementara itu, Kadis Nakertrans Sultra, LM Ali Haswandi mengaku, kawasan transmigrasi di Sultra rata-rata potensi peningkatan perekonomiannya sangat luar biasa. Namun, dibalik itu masih terdapat banyak hambatan terkait infrastruktur dan sarana prasarana (Sarpras).
"Paling menonjol, persoalan lahan. Ketika belum disertifikatkan, maka akan diklaim masyarakat lain. Makanya, penting itu agar lahan-lahan trans segera disertifikatkan," pungkasnya. (A)
Reporter: Sunaryo
Editor: Fitrah Nugraha
