Jokowi Minta Belanja Alutsista Harus Bijak dan Berdasarkan Prioritas

Mustaqim, telisik indonesia

Kamis, 05 Oktober 2023

0 dilihat

Senjata rudal, salah satu alutsista yang menjadi andalan milik TNI Angkatan Laut, saat dipamerkan di lapangan Monas, Jakarta, sebagai rangkaian peringatan HUT ke-78 TNI, Kamis (5/10/2023). Foto: Mustaqim/Telisik

JAKARTA, TELISIK.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin upacara HUT ke-78 TNI di lapangan Monas, Jakarta, Kamis (5/10/2023). Jokowi meminta agar belanja alat utama sistem senjata (alutsista) TNI harus dilakukan berdasarkan skala prioritas.

Sebelumnya, Jokowi mengumumkan alokasi anggaran senilai Rp 39,47 triliun untuk modernisasi alutsista TNI tahun 2024. Anggaran tersebut masuk ke daftar belanja Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Total alokasi belanja Kemhan berdasarkan program mencapai Rp 135,44 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.

Karena itu, Jokowi mengingatkan agar belanja alutsista dilakukan dengan bijak.

“Ya mesti harus ada skala prioritas. Alutsista itu penting tetapi harus dilihat apakah ada yang lebih penting, apakah kita akan perang, kan ndak. Jadi yang harus didahulukan yang mana, yang skala prioritas yang mana,” tegasnya.

Baca Juga: Disebut Sebagai Tersangka, Syahrul Bertemu Surya Paloh Empat Jam dan Hari Ini ke Jokowi

Jokowi menilai, defile pasukan yang ditampilkan tiga matra TNI di Monas sudah sangat komplet dalam menunjukkan kekuatan militer Indonesia. Dia juga menyampaikan kualitas alutsista nasional saat ini tampak dari alutsista yang ditampilkan pada HUT TNI kali ini.

“Ya tadi kan bisa dilihat sendiri, bisa dinilai sendiri. Yang ditampilkan tadi sudah sangat komplet lah, meskipun itu tadi baru sebagian kecil, tetapi sudah menunjukkan kurang lebih kekuatan kita seperti apa,” ujarnya.

Namun, Jokowi mengakui perlu ada perbaikan. “Memang masih banyak yang perlu kita perbaiki, kita evaluasi, tapi secara umum saya kira baik,” tandasnya.

Peringatan HUT ke-78 TNI di Monas menjadi ajang unjuk keterampilan pasukan dan kesiapan alutsista TNI dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Tercatat ada 4.630 prajurit TNI yang mengikuti upacara parade dan defile.

Peringatan HUT ke-78 TNI juga diwarnai unjuk kemampuan para prajurit dengan melakukan aksi terjun payung dari atas langit Monas. Sedikitnya ada 78 prajurit TNI dan anggota Polri yang unjuk kemampuan terjun payung.

Beberapa dari mereka merupakan prajurit wanita dari tiga matra TNI serta anggota Polri. Setelah para penerjun mendarat di Monas, peringatan HUT ke-78 TNI dilanjutkan dengan penampilan flypast yang merupakan atraksi aerobatik dari para penerbang TNI.

Ada 91 alutsista udara TNI yang terbang di langit Monas. Atraksi di udara itu terbagi atas beberapa kelompok, di antaranya Giant Flight, Army Flight, Bonanza Flight, Wallet Flight, Cendrawasih Flight, Golden Flight, dan Rajawali Flight. Dalam atraksi itu, tiga unit pesawat baru TNI AU, yaitu C-130 J Super Hercules juga ikut melintas.

Pesawat lain yang turut tamppil antara lain pesawat latih G-36 Bonanza TNI Angkatan Laut, pesawat angkut ringan CN-235 dan CN-295, pesawat tempur Golden T50i Golden Eagle, enam unit pesawat latih KT-1B Wong Bee, helikopter ringan bermesin tunggal EC-120B Colibri, tujuh unit pesawat tempur F-16 Fighting Falcon.

Dalam rangkaian demonstrasi udara tersebut, tim penerbang Jupiter Aerobatic Team (JAT) TNI AU yang mengawaki KT-1B Wong Bee dan Tim Dynamic Pegasus TNI AU yang menerbangkan Helikopter Colibri berkolaborasi menampilkan aksi teatrikal saat flypast di Monas.

Tim penerbang JAT juga sempat menampilkan manuver solo spin, yang saat dilihat dari darat pesawat seolah-olah seperti kehilangan kendali jatuh dari ketinggian. Solo spin merupakan salah satu manuver andalan Tim JAT.

Sementara itu, penerbang dari Dynamic Pegasus menunjukkan atraksi terbang rendah dengan mengikuti irama lagu dan berkeliling di langit sekitar Monas. Bahkan, salah satu helikopter ada yang mendekati tugu api yang ada di atas Monas. Kemudian, penerbang pesawat tempur F-16 Fighting Falcon juga menampilkan atraksi bomb burst dan high speed pass.

Atraksi selanjutnya ialah pertunjukan marching band dari para taruna dan taruni akademi TNI, kolose senapan oleh 678 prajurit, serta parade alutsista darat, seperti kendaraan tempur, kendaraan taktis, sistem senjata, pesawat nirawak (drone), rudal, dan alutsista buatan dalam negeri.

Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin menilai, TNI merupakan pilar penopang kedaulatan, penjaga keutuhan wilayah, pelindung negara dari segala bentuk gangguan, dan ancaman. Penilaian ini disampaikan Ma'ruf melalui akun resmi media sosial Tim Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) RI.

“Terima kasih atas kerja keras dan pengorbanan yang telah diberikan oleh seluruh prajurit TNI dalam menjaga dan melindungi tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” demikian keterangan dari foto yang diunggah akun Instagram setwapres.ri.

Ma’ruf juga menilai, di tengah perkembangan zaman, TNI sebagai benteng pertahanan dan keamanan negara harus mampu menangkal berbagai serangan dan ancaman, baik konvensional maupun nonkonvensional, baik fisik maupun nonfisik seperti disinformasi, kebocoran data, dan radikalisme.

Di sela peringatan HUT ke-78 TNI ini, Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono, dan Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, meneken nota kesepahaman kerja sama (memorandum of understanding/MoU) memperkuat sinergi terutama dalam latihan, operasi, pengamanan, dan pendidikan.

“Tentunya (MoU) itu nanti akan kami laksanakan sesuai dengan derajat kemungkinannya akan sejauh mana, kami akan siapkan untuk itu,” kata Yudo kepada para wartawan.

Baca Juga: Syahrul Seharusnya Tiba di Indonesia 1 Oktober, NasDem: Beberapa Hari Lagi

Terkait Pemilu 2024, Yudo menegaskan bahwa TNI netral. Dia menilai kunci utama kesuksesan pemilihan umum hanya terwujud jika TNI, Polri, dan ASN netral.

Dalam bimbingan teknis terkait netralitas Pemilu di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, bulan lalu (12/9/2023), Yudo mengeluarkan enam instruksi terkait penerapan netralitas TNI.

Pertama, prajurit dan PNS TNI tidak memihak atau memberikan dukungan kepada partai politik atau pasangan calon. Kedua, prajurit dan PNS TNI tidak memberikan fasilitas atau sarana dan prasarana TNI sebagai sarana kampanye.

Ketiga, prajurit dan PNS TNI tidak memberikan arahan kepada keluarga prajurit/PNS TNI terkait Pemilu. Keempat, prajurit dan PNS TNI tidak memberikan tanggapan terhadap hasil hitung cepat (quick count) dalam bentuk apa pun.

Kelima, atasan atau komandan menindak tegas prajurit dan PNS TNI yang terlibat politik praktis. Keenam, prajurit dan PNS TNI yang mencalonkan diri misalnya sebagai calon anggota legislatif/calon kepala daerah harus mengundurkan diri. (A)

Reporter: Mustaqim

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS