Muhammadiyah Mundur dari Keikutsertaan POP oleh Kemendikbud

Affan Safani Adham, telisik indonesia

Selasa, 04 Agustus 2020

0 dilihat

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Dr Abdul Mu'ti. Foto: Ist.

JAKARTA, TELISIK.ID - Pada awalnya, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sangat berkomitmen untuk ikut bersama mewujudkan perubahan pendidikan di Indonesia.

Salah satu caranya dengan mengajukan proposal tentang program pengembangan kompetensi kepala sekolah dan guru penggerak untuk mewujudkan perubahan pendidikan di Indonesia.

Tapi setelah melihat hasil seleksi seperti itu, Muhammadiyah lebih memilih mundur. Muhammadiyah memutuskan tetap mundur dari keikutsertaan Program Organisasi Penggerak (POP) yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

POP telah diluncurkan Kemendikbud sejak 10 Maret 2020 lalu. POP ini merupakan bagian dari program Merdeka Belajar Kemendikbud yang fokus mencapai hasil belajar siswa dalam peningkatan numerasi, literasi dan karakter.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr Abdul Mu’ti, menyampaikan, hasil rapat bersama PP Muhammadiyah dengan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dan Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan (Dikti Litbang) di Jakarta, Senin (3/8/2020).

Rapat memutuskan Muhammadiyah untuk tetap tidak berperan serta dalam program POP.

Kata Abdul Mu’ti, rapat itu diadakan membahas permintaan Mendikbud, Nadiem Makarim yang berkunjung ke PP Muhammadiyah, pasa Selasa (28/7/2020) pekan lalu.

Kunjungan Mendikbud itu seiring dengan sikap Muhammadiyah yang mundur dari seleksi POP. Langkah Muhammadiyah ini kemudian diikuti NU dan PGRI.  

Muhammadiyah mengapresiasi silaturrahim Mendikbud ke PP Muhammadiyah dan meminta mengevaluasi program POP.

Mendikbud saat itu memang sempat menyampaikan permintaan agar Muhammadiyah bisa bergabung dengan program POP.

"Namun, terkait permintaan Mendikbud agar Muhammadiyah bergabung kembali, berdasarkan rapat pimpinan bersama sepakat tetap mundur," kata Abdul Mu'ti.

Baca juga: IAIN Kendari Masuk Kampus Terbaik ke Empat di Indonesia Versi Webometrics

Alasannya, sekarang ini sekolah, madrasah dan perguruan tinggi Muhammadiyah sedang fokus penerimaan siswa baru dan menangani berbagai masalah akibat pandemi COVID-19.

Meskipun tidak ikut POP, Muhammadiyah tetap komitmen membantu pemerintah dalam memajukan pendidikan di Indonesia.

"Muhammadiyah akan mengadakan pelatihan guru dengan biaya sendiri," kata Abdul Mu'ti.

Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, Dr Baidhowi menjelaskan, Muhammadiyah mundur karena melihat yang lolos verifikasi ternyata banyak sekali.

Ada 156 lembaga, di antaranya ada lembaga yang sudah sangat mampu dan biasa memberi CSR juga lolos POP yang akan mendapat bantuan pemerintah.

Kriteria seleksi ini tidak jelas, kata Baidhowi, seperti Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation lolos.

"Ada juga organisasi masyarakat yang baru muncul beberapa tahun terakhir yang belum diketahui rekam jejaknya juga diberi bantuan pemerintah dari dana APBN," kata Baidhowi.

Menurutnya, Muhammadiyah khawatir kalau dalam pengelolaan bantuan pemerintah itu susah dikendalikan dan hasilnya tidak bagus akan merugikan keuangan negara.

"Oleh karena itu Muhammadiyah mundur," tandasnya.

Muhammadiyah menilai, POP adalah program serius dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan penguatan sumber daya manusia.

Reporter: Affan Safani Adham

Editor: Kardin