Pembangunan di Konawe Terus Meningkat, Tak Ada Lagi Desa Sangat Tertinggal

Sigit Purnomo, telisik indonesia

Kamis, 09 Maret 2023

0 dilihat

Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa terus melakukan pengembangan pembangunan Kabupaten Konawe dan desa. Foto: Ist.

KONAWE, TELISIK.ID – Pembangunan di Konawe, termasuk pembangunan desa, terus mengalami peningkatan yang cukup pesat. Pada tahun 2019, Konawe keluar dari status daerah tertinggal menjadi daerah berkembang.

Hal itu diungkapkan Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa (KSK) dalam acara Ekspose Satu Dekade pemerintahannya, Kamis (2/3/2023) lalu.

KSK merinci, tahun 2017 status desa maju di Konawe masih di angka nol. Desa berkembang hanya 32. Desa tertinggal sebanyak 242 dan sangat tertinggal 22 desa.

Kondisi itu justru berbalik 180 derajat pada tahun 2022. Status desa maju yang awalnya nol menjadi tiga desa. Desa dengan status berkembang melesat menjadi 242 desa. Sedangkan desa tertinggal sisa 46 dan desa sangat tertinggal menjadi nol.

KSK mengungkapkan, peningkatan status desa di Konawe tidak lepas dari peran pemerintah pusat yang telah menggelontorkan dana desa yang cukup besar.

Baca Juga: Jurus Pemda Manggarai Antar 4 Desa Tertinggal Jadi Desa Maju

Selain itu, manajerial dan pengawasan yang dilakukan Pemkab Konawe juga turut andil dalam mengembangkan desa.

Hal yang tak kalah penting, kata KSK, adalah peran para kepala desa (kades) dalam mengelola desanya dengan memanfaatkan dana desa dan alokasi dana desa yang diberikan pemerintah pusat dan daerah.

“Terima kasih kepada Pak Presiden Jokowi yang telah menggelontorkan dana desa. Terima kasih untuk para kepala desa atas dedikasinya kepada masyarakat dan pemerintah daerah,” tuturnya.

KSK mengatakan, saat ini ada salah satu desa di Konawe yang akan menjadi desa percontohan untuk predikat desa anti korupsi.

"Saat ini Desa Ahuawatu sedang dilakukan penilaian sebagai desa yang masuk dalam nominasi anti korupsi," ujarnya.

Sementara itu, Sekertaris Daerah Konawe, Ferdinand Sapan mengungkapkan, dipilihnya Desa Ahuawatu sebagai desa anti korupsi, berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kementerian Desa.

Baca Juga: Kantor Rusak Parah, Pelayanan Kelurahan Laende Numpang di Kecamatan Katobu

"Kemarin Desa Ahuawatu sudah dilakukan observasi oleh pihak KPK dan yang terkait, soalnya penilaiannya tidak sedikit, tapi banyak," ungkapnya.

Ferdinand menjelaskan, ada beberapa poin yang menjadi penilaian untuk desa anti korupsi, salah satunya adalah transparansi anggaran serta peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program yang ada di desa.

"Intinya penilaian kita baik, dan saya yakin Ahuawatu pasti terpilih menjadi desa anti korupsi," tambahnya. (B-Adv)

Penulis: Sigit Purnomo

Editor: Haerani Hambali 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS