Soal Instruksi Golkar ke Bacagub Sultra Tina Nur Alam Bukan 'Cek Kosong'
Erni Yanti, telisik indonesia
Minggu, 21 Juli 2024
0 dilihat
Ketua Badan Pemenang Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Sulawesi Tenggara, Abu Hasan saat memberikan penjelasan terkait instruksi yang diberikan DPP kepada Bacagub Tina Nur Alam. Foto: Erni Yanti/Telisik
" Bakal Calon Gubernur Sulawesi Tenggara, Tina Nur Alam, menerima surat instruksi dari DPP Partai Golkar menuju Pilkada 2024 "
![](data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=)
![](data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=)
![](data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=)
KENDARI, TELISIK.ID - Bakal Calon Gubernur Sulawesi Tenggara, Tina Nur Alam, menerima surat instruksi dari DPP Partai Golkar menuju Pilkada 2024.
Instruksi tersebut diberikan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar bersama DPD Golkar Sulawesi Tenggara.
Ketua Bappilu Golkar Sultra, Abu Hasan mengatakan, surat yang diberikan kepada Bacagub Tina Nur Alam itu berupa Instruksi dan belum pada rekomendasi.
Adapun surat instruksi itu kata dia, merupakan satu tingkat di atas surat tugas atau satu level di bawah surat rekomendasi SKB1KWK.
Baca Juga: Berstatus Balon Bupati Konawe Utara, Sudiro Diduga Miliki KTA di Dua Partai
"Baik ibu Tina maupun yang lain, berkeinginan maju di Golkar, baru bisa kita pastikan kalau dia sudah mengantongi SKB1KWK yang akan dijadikan dokumen resmi untuk dibawa ke KPU sebagai bukti sah pasangan calon diusung Partai Golkar," kata Abu Hasan saat ditemui di kediamannya, Minggu (21/7/2024).
Ia juga mengungkapkan, pemberian SKB1KWK harus dengan pasangan calon, sementara Tina Nur Alam belum memiliki pasangan calon sehingga masih bersifat instruksi partai.
Ia menyampaikan, pertimbangan politis dan ideologi menjadi kewenangan DPP, sehingga pihaknya percaya dengan keputusan DPP untuk memberikan instruksi tersebut kepada Tina Nur Alam.
Lebih lanjut, ia menambahkan, dukungan tersebut tidak lain telah melalui komunikasi politik, terkait dukungan Partai Golkar di Pilkada 2024.
"Saya tidak bisa menerka apa yang ada di pikirannya DPP, yang pasti bahwa Golkar tidak mendukung calon gubernur di luar kader, kalau Golkar ada kader pasti kader," ungkapnya.
Ia mengatakan, kader Partai Golkar yang diusung sebelumnya adalah Ridwan Bae, namun ia tidak begitu mengetahui apakah benar-benar maju di Pilgub 2024.
Ia juga menegaskan, prinsip Partai Golkar dalam mengusung bakal calon gubernur harus merupakan kader, maka saat ini yang diusung pun berpotensi menjadi bagian partai Golkar.
"Yang saya tau bahwa kita tidak akan memberikan cek kosong, bahwa yang diusung itu harus bisa kita Golkar-kan atau kemungkinan besar bisa di Golkar-kan,"ungkapnya.
Ia menyampaikanz salah satu alasan tidak memberikan instruksi tersebut kepada bakal calon yang lain karena beberapa hal.
"Kenapa kemudian yang lain tidak diberikan, Ruksamin itu ketua partai, Andi Sumangerukka ketua partai, Wa Ode Nurhayati ketua partai dan lainnya tidak bisa di Golkar-kan, sedangkan ibu Tina anggota partai NasDem yang sekarang sudah selesai masa tugasnya di DPR RI dan tidak lanjut," ujar Abu Hasan.
Ia menyampaikan, potensi Tina Nur Alam menjadi bagian Partai Golkar sangat besar sehingga menjadi salah satu bagian dari alasan partai Golkar menginstruksi Tina Nur Alam.
"Setiap dinyatakan diusung oleh Golkar, itu kita akan audit posisi dirinya berpotensi di Golkar-kan atau tidak, berpotensi membesarkan Golkar atau tidak. Golkar berpikir bukan hanya hari ini," ungkapnya.
Baca Juga: PKB Resmi Usung Pasangan Lukman Abunawas-La Ode Ida di Pilgub Sulawesi Tenggara
Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar, Ridwan Bae mengungkapkan, untuk diusung Partai Golkar, sejumlah politisi harus menjadi kader Partai Golkar.
"Yang non kader Golkar mau maju calon gubernur yang dicalonkan Partai Golkar harus menjadi kader partai Golkar," kata Ridwan Bae, beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan bahwa pihaknya memprioritaskan kader Golkar untuk diusung.
"Kita menyadari upaya kita di Pilpres, dalam aturan main kita belum tentu di suatu daerah partai itu bisa mencalonkan sendiri, harus ada dukungan atau kerjasama dengan partai lain, sangat dimungkinkan Partai Golkar bekerjasama dengan partai lain," pungkasnya. (A)
Penulis: Erni Yanti
Editor: Fitrah Nugraha
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS