Soal UU Produk Halal, Wapres Minta DPD RI Mediasi MUI dengan BPJPH
Rahmat Tunny, telisik indonesia
Rabu, 05 Agustus 2020
0 dilihat
Pimpinan DPD RI, La Nyalla Matalitti, Nono Sampono dan Sultan Najamudin. Foto: Ist.
" Karena saya lihat ada miskomunikasi saja. MUI sama sekali tidak menghalangi. Saya sudah tegaskan, apa yang diperintahkan UU harus dijalankan. Persoalannya, badan tersebut ternyata belum siap. "
JAKARTA, TELISIK.ID - Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin meminta DPD RI memanggil para pihak yang terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), agar implementasi UU tersebut dapat berjalan baik.
Rapat konsultasi yang dilakukan secara virtual itu dihadiri tiga pimpinan DPD RI, yakni Ketua, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua, Nono Sampono dan Sultan Baktiar Najamudin. Sedangkan Mahyudin, berhalangan hadir.
Dalam rapat tersebut, pimpinan DPD menyampaikan lima tema hasil pengawasan dan serap aspirasi, sebagai bahan masukan untuk pemerintah.
Terkait masukan tentang pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal, kata Ma'ruf Amin, ia minta DPD melakukan mediasi antara MUI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
"Karena saya lihat ada miskomunikasi saja. MUI sama sekali tidak menghalangi. Saya sudah tegaskan, apa yang diperintahkan UU harus dijalankan. Persoalannya, badan tersebut ternyata belum siap,” katanya dalam forum rapat konsultasi antara Pimpinan DPD RI dengan Wapres, Rabu (5/8/2020).
Ditambahkan Ma'ruf, amanat UU tersebut posisi MUI hanya sebatas pemberi fatwa, bukan lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal. Sehingga saat ini MUI tidak lagi mengeluarkan sertifikat. Hanya fatwa halal saja.
“Persoalan BPJPH belum siap. Jadi sekarang yang kena imbas produk-produk kita yang impor banyak ditolak karena hanya melampirkan surat fatwa. Padahal buyer di luar negeri minta sertifikat. Makanya saya berharap DPD bisa panggil dan mediasikan para pihak terkait supaya segera jalan,” tandasnya.
Dalam laporannya, pimpinan DPD memang menyampaikan adanya aspirasi dan keluhan dari elemen masyarakat terkait pelaksanaan UU JPH tersebut yang dinilai “jalan di tempat”, karena dirasa ada keberatan dari MUI.
Faktanya, memang MUI pernah mengajukan Judicial Review dan gugatan ke PTUN atas UU tersebut. Bahkan MUI sebagai institusi yang menerbitkan serfitikasi tenaga auditor halal dinilai lambat, sehingga dari target 5000 auditor, sekarang baru ada sekitar 150-an saja.
Sementara itu, menanggapi pertanyaan pimpinan DPD tentang komitmen dan keseriusan pemerintah terhadap peluang bisnis Syariah, Ma'ruf menjamin pemerintah komit dan serius.
Salah satu buktinya adalah hadirnya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang dipimpin langsung oleh presiden sebagai ketua dan Wapres sebagai wakil ketua dan Menkeu sebagai sekretaris. Dengan anggota tiga Menko, delapan menteri, Gubernur BI, Ketua OJK, Kepala LPS, Ketum MUI dan Kadin.
Baca juga: Penurunan Stunting Difokuskan di 10 Provinsi, Termasuk Sultra
“Pemerintah komit. Karena KNEKS tidak hanya fokus pada soal sertifikasi halal, tetapi juga alat usaha syariah, industri syariah dan keuangan syariah. Jadi benar apa yang disampaikan pimpinan DPD, bahwa penduduk muslim terbesar di Indonesia. Tetapi peringkat bisnis di sektor ini, kita masih kalah dibanding Malaysia. Tetapi nanti setelah Islamic Finance District Center sudah beroperasi maksimal, peringkat kita pasti meningkat,” ucap Ma'ruf Amin.
Selain itu, isu lain yang disampaikan pimpinan DPD RI dalam rapat tersebut di antaranya, pemekaran daerah, ketahanan pangan, ketahanan sektor kesehatan dan problematika pendidikan di era pandemi.
DPD RI menyoroti masih adanya kesenjangan teknologi yang menyebabkan tidak meratanya akses terhadap pendidikan berkualitas. Ditambah dengan belum meratanya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.
Terkait pendidikan dan infrastruktur teknologi informasi, kata Wapres, pemerintah telah menganggarkan dana sekitar Rp 30 Triliun untuk percepatan pembangunan infrastruktur transmisi. Pemerintah juga menyiapkan skema subsidi untuk pulsa internet bagi siswa yang tidak mampu atau yang layak dibantu.
“Itu sudah diputuskan. Tinggal teknis pelaksanaan saja,” imbuhnya.
Dalam dialog di penghujung rapat, Sultan Baktiar Najamudin sempat melaporkan kepada Ma'ruf Amin, beberapa kinerja menteri kabinet terutama yang mendapat sorotan dari kalangan dunia usaha.
Bagi Sultan, hal ini penting mendapat perhatian, agar tidak menjadi beban presiden dan Wapres dalam menjalankan roda pemerintahan di tengah situasi yang serba sulit seperti sekarang ini.
“Salah satunya Kementerian Perdagangan. Khususnya terkait ijin ekspor dan impor yang dinilai lambat dan sulit. Kami punya contoh kasus, kebetulan yang telah kami kunjungi dan terima langsung aspirasinya,” tukasnya.
Atas hal itu, Wapres meminta semua bahan dan laporan dari DPD RI untuk disampaikan padanya.
“Ya, tolong disampaikan langsung semua aspirasi yang masuk. Akan kami perhatikan,” pungkasnya.
Reporter: Rahmat Tunny
Editor: Kardin
