Dinasti Politik Marak di Daerah, Ketua MPR Minta KPK Turun Tangan
Rahmat Tunny, telisik indonesia
Selasa, 07 Juli 2020
0 dilihat
Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI. Foto: Telisik.id
" Ini untuk meminimilisir terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam dinasti politik. "
JAKARTA, TELISIK.ID - Masih banyaknya terjadi kasus korupsi di daerah yang melanggengkan dinasti politik atau sistem kekerabatan.
Hal itu terbukti dengan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Bupati, dan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur yang berstatus suami istri.
"Mendorong pemerintah melalui KPK untuk meningkatkan pengawasan, serta bersikap tegas dalam penerapan regulasi atau peraturan Perundang-Undangan terkait penyalahgunaan kewenangan jabatan," kata Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo di Jakarta, Selasa (7/7/2020).
Menurut Bambang Soesatyo, pemerintah harus meningkatkan kerjasama, termasuk kerjasama pengawasan dari organisasi masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM). Mengingat di daerah rawan terjadi tindak kejahatan korupsi, khususnya di 117 daerah yang berpotensi memiliki kekuatan dinasti politik.
Baca juga: Hugua Sikapi Nasib Honorer K2, UU ASN Bakal Direvisi
"Ini untuk meminimilisir terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam dinasti politik," ucapnya.
Selain itu, politisi Partai Golkar ini menyarankan agar pemerintah dalam menunjuk atau mengutus seseorang yang lebih mengedepankan kemampuan, kompetensi dan integritas dalam mengisi jabatan tertentu. Pasalnya, jika salah menunjuk maka akan terjadi dinasti politik di daerah tersebut.
"Pemerintah harap mengedepankan itu semua untuk calon pemimpin di setiap daerah dalam mengisi jabatan tertentu. Dikarenakan apabila praktik politik dinasti masih terus terjadi di masa mendatang, maka ancaman demokrasi melalui Pilkada dapat berpotensi dibajak oleh kelompok elit politik," tegasnya.
Reporter: Rahmat Tunny
Editor: Kardin
