Soroti Perpanjangan PPKM Level 4, Ini Catatan Ketua Fraksi PAN
Marwan Azis, telisik indonesia
Selasa, 03 Agustus 2021
0 dilihat
Ketua Fraksi PAN DPR-RI, Saleh Partaonan Daulay. Foto: Ist.
" Usai Presiden Joko Widodo memperpanjang PPKM Level 4, Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyampaikan sejumlah catatan. "
JAKARTA, TELISIK.ID - Usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperpanjang PPKM Level 4, Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyampaikan sejumlah catatan.
"Saya kira, presiden telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PPKM Level 4 yang telah dilaksanakan. Seperti yang disampaikan, terdapat penurunan orang yang terpapar Covid. Tingkat hunian rumah sakit turun. Orang yang sembuh bertambah. Dan yang meninggal dunia semakin sedikit, itu evaluasi pemerintah," kata anggota Komisi IX DPR-RI ini, Selasa (3/8/2021).
Namun Saleh menyampaikan beberapa catatan. Ia menilai, perubahan tersebut masih sangat lambat. Jumlahnya pun belum terlalu signifikan.
Karena itu, pergerakan penularan Covid masih tetap mengancam. Apalagi, varian-varian baru juga sudah semakin menyebar. Sudah banyak ditemukan di daerah-daerah.
"Wajar kalau perpanjangan pelaksanaan PPKM masih dibutuhkan. Setidaknya, untuk memastikan agar warga masyarakat tetap menjaga diri agar tidak menghadiri dan membuat kerumunan. Penularan harus dihindari dan diantisipasi. Kuncinya adalah kedisiplinan warga dalam menerapkan protokol kesehatan," ujarnya.
Menurut alumnus HMI ini, kebijakan pemerintah untuk memperpanjang PPKM Level 4 harus dibarengi dengan penyempurnaan kebijakan.
Baca juga: Menko Luhut Diberi Gelar The King Of Angin Sorga, Ini Sebabnya
Baca juga: Bagi Peserta CPNS Lolos Seleksi Administrasi, Ini Kisi-Kisi Soal SKD
Paling tidak, harus diupayakan bagaimana agar masyarakat patuh dan taat terhadap semua aturan yang diterapkan. Penegakan kedisiplinan harus dilakukan secara tegas dengan cara-cara humanis, dengan dibutuhkan pendekatan persuasif dan partisipatoris dari semua anggota masyarakat.
Selain itu, perpanjangan ini harus diiringi dengan pemberian bantuan sosial dan subsidi bagi masyarakat yang terdampak, adalah fakta bahwa kebijakan PPKM telah membawa dampak tidak baik bagi perekonomian masyarakat.
Ada banyak anggota masyarakat yang usahanya terganggu. Akibatnya, penghasilan menurun dan kebutuhan rumah tangganya tidak tercukupi.
"Nah, jaring pengaman sosial dalam bentuk bansos dan subsidi harus disalurkan secara baik dan tepat sasaran. Daerah-daerah yang memberlakukan kebijakan PPKM harus segera menyalurkan bantuan yang dibutuhkan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Tidak boleh ada yang dilupakan dan terlupakan," imbuhnya.
Selain itu, lanjut Saleh, pemerintah dituntut untuk memperbaiki layanan kesehatan yang ada. Ruang inap, alat kesehatan, obat-obatan, tenaga medis, dan tenaga kesehatan penunjang lainnya, harus benar-benar disiapkan. Sebab, belum ada satupun yang bisa memastikan kapan pandemi ini akan berakhir.
"Jangan lagi ada cerita kelangkaan obat. Obat harus tersedia dan dapat dijangkau. Produksi dan distribusi oksigen ke rumah-rumah sakit harus diutamakan. Harus dipastikan juga ketersediaan oksigen dan alat-alat kesehatan lainnya," pungkasnya. (C)
Reporter: Marwan Azis
Editor: Fitrah Nugraha
