Abd. Rasyid Masri, telisik indonesia
" Tapi kali ini, nyanyiannya bukan sebagai diva Indonesia, yang dengan suara merdunya menghipnotis dan menggoyang banyak penggemarnya. "
Oleh: Prof. Abd. Rasyid Masri
Akademisi dan Pebisnis
SALAH satu isu yang menarik perhatian masyarakat pengguna media sosial dan para politisi pertengahan bulan September 2021 ini, adalah nyanyian Krisdayanti.
Tapi kali ini, nyanyiannya bukan sebagai diva Indonesia, yang dengan suara merdunya menghipnotis dan menggoyang banyak penggemarnya. Nyanyian Krisdayanti sebagai anggota DPR RI, yang begitu transparan merinci gaji seorang anggota dewan di depan publik.
Terjadi pro dan kontra. Banyak setuju karena itu dianggap biasa saja, dan sebagai wakil rakyat yang mestinya rakyat harus tahu gaji yang diwakilinya.
Namun, sebagian kelompok masyarakat, terutama para politisi, terkhusus anggota DPR lainnya, menilai itu kurang etis. Mereka merasa kurang nyaman. Terlepas etis atau tidak, nyanyian Krisdayanti membuka rincian gaji anggota DPR, bagian dari transparansi politik.
Baca juga: Kunci Sukses Berani Mencoba
Baca juga: Nasibmu, Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Kaltim
Anggota DPR Krisdayanti mengungkapkan sambil tertawa-tawa bahwa anggota DPR itu setiap tanggal 1 (tanggal muda) terima Rp 16 juta, dan tunjangan setiap tanggal 5 terima Rp 59 juta, ditambah dana aspirasi sebesar Rp 450 juta, dapat 5 kali dalam setahun (hitung sendiri), ditambah lagi Rp 140 juta sebanyak 8 kali setahun, disebut dana kunjungan dapil.
Pernyataan buka-bukaan seperti ini, tidak semua setuju bila dikaitkan dengan suasana rakyat yang lagi terpuruk oleh tekanan PPKM, rakyat lagi kesulitan berjuang cari kerja dan menyambung hidup.
Pada sisi lain, transparasi politik era sekarang suatu keharusan. Perlu keterbukaan yang memuat nilai tanggung jawab. Hal tersebut mestinya harus dilakukan oleh anggota dewan dan pemerintah, agar rakyat tahu kemana saja uang rakyat dipergunakan, walau tentu tidak semua hal harus transparan.
Kenapa kebijakan politik perlu transparansi dan akuntabilitas, supaya ada saling percaya timbal balik antara rakyat dan DPR yang mewakili rakyatnya. Prinsip nilai moral dari transparansi adalah menghadirkan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, DPR dan rakyat. Rakyat berhak mendapatkan informasi yang akurat, valid dan faktual. Sehingga timbul sifat saling percaya dan saling mendukung.
Dalam Islam, transparansi bisa dimaknai kejujuran yang bersifat kolektif. Kejujuran dalam mengelola kepentingan publik. Lebih khusus, transparansi pengelolaan dana, terutama dana umat, sangat dianjurkan agar setiap rencana dan pengelolaannya tetap menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keterbukaan. Kejujuran mengantar kita ke surga. (*)
