Anggota DPD RI Umar Bonte Desak Gubernur ASR Realisasikan Jembatan Penghubung Pulau Muna-Buton

Selasa, 22 April 2025  /  9:30 pm

Anggota DPD RI, La Ode Umar Bonte menjawab pertanyaan awak media di Kendari, Selasa (22/4/2025). Foto: Erni Yanti/Telisik

KENDARI, TELISIK.ID - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Ode Umar Bonte, mendesak Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka (ASR), memenuhi janjinya untuk membangun jembatan penghubung Pulau Muna dengan Buton.

Umar Bonte berharap Gubernur ASR merealisasikan program strategis tersebut dan tidak terhenti, mengingat proyek ini telah dianggarkan dengan nilai Rp 6,1 triliun.

"Saya kira harus ada upaya dari gubernur, karena juga itu kan janji politiknya. Harapan saya adalah janji politik gubernur paling tidak harus dijalankan,” ujar Umar Bonte, saat menghadiri seminar yang diadakan Universitas Terbuka Kendari, Selasa (22/4/2025).

“Saya yakin bisa, tapi harapan saya jangan sampai jembatan Buton-Muna ini justru tidak dijalankan dalam tahun ini," tambah Umar Bonte.

Baca Juga: Transformasi Digital AI dan Sosial Media Bisa Jadi Solusi, Bukan Sekadar Tren

Menurutnya, jembatan tersebut sangat vital karena kedua wilayah memiliki potensi yang saling menunjang dari sisi ekonomi, budaya, dan sosial.

Umar Bonte menilai pembangunan infrastruktur ini akan mempercepat pertumbuhan daerah melalui konektivitas yang lebih baik.

"Banyak orang Buton yang tinggal di Muna dan sebaliknya. Kalau transportasi lancar, maka mobilitas dan perdagangan juga akan meningkat. Ini akan berdampak langsung pada kemajuan daerah," urainya.

Selain itu, Umar Bonte juga berharap pembangunan jalan provinsi di wilayah Sulawesi Tenggara, seperti di Buton Utara, Kolaka Timur, dan jalur penghubung Konawe Selatan-Buton.

Baca Juga: Dapat Motor Gratis, OB di Kendari Diburu Polisi

Ia meminta Gubernur ASR lebih memprioritaskan pembangunan akses jalan sebagai langkah awal peningkatan ekonomi kerakyatan.

"Provinsi bertanggung jawab membangun jalan-jalan provinsi. Itu harus jadi prioritas. Kalau akses transportasi tidak diperhatikan, program ekonomi apa pun akan sia-sia," tegasnya.

Terkait efisiensi anggaran, Umar menilai penghematan bukan hanya soal pemotongan belanja, melainkan lebih kepada bagaimana anggaran diarahkan pada pembangunan yang langsung berdampak pada masyarakat.

"Efisiensi anggaran harusnya diarahkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan. Itu yang paling penting sekarang," pungkasnya. (C)

Penulis: Erni Yanti

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS