Antisipasi Konflik dan Deteksi Dini Kerawanan Pemilu, Polda Sulawesi Tenggara Gelar Rakor Mantap Brata

Erni Yanti

Reporter

Selasa, 03 Oktober 2023  /  2:39 pm

Rapat koordinasi operasi mantap brata anoa 2023-2024, Polda Sulawesi Tenggara siap amankan Pemilu 2024. Foto: Ist

KENDARI, TELISIK.ID - Dalam upaya menjaga suasana politik yang kondusif dan aman menjelang Pemilu 2024, Polda Sulawesi Tenggara menggelar rapat koordinasi mantap brata antisipasi konflik dan deteksi dini kerawanan pemilu.

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Claro Kendari, Selasa (3/10/2023) diikuti oleh KPU, Bawaslu dan jajaran Forkopimda Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutannya, Kapolda Sulawesi Tenggara, Irjen Pol Teguh Pristiwanto menyampaikan, pentingnya operasi mantap brata yang akan melibatkan seluruh tingkatan polisi dari Mabes Polri hingga satuan terdepan di polsek seluruh Indonesia.

Baca Juga: Puslitbang Polri Penelitian di Polda Sulawesi Tenggara, Anggota Bakal Dapat Rumah Dinas

Operasi ini bertujuan untuk mengamankan seluruh tahapan Pemilu 2024, melibatkan berbagai pihak terkait, dan disesuaikan dengan karakteristik setiap wilayah.

Dalam upaya menjaga suasana politik yang kondusif dan aman menjelang Pemilu 2024, Polda Sulawesi Tenggara siapkan latihan-latihan pendukung pengamanan pemilu. Foto: Erni Yanti/Telisik

 

"Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi kesiapan operasi mantap brata 2023-2024 di tingkat mabes. Bapak Kapolri juga menegaskan, Pemilu 2024 merupakan titik persimpangan sejarah bangsa Indonesia yang menentukan untuk mewujudkan visi Indonesia emas 2045," kata Irjen Teguh Pristiwanto.

Dalam paparan Direktur Intelijen dan Keamanan (Dir Intelkam) Polda Sulawesi Tenggara, Kombes Pol Andhika Vishnu, terdapat sembilan potensi kerawanan dalam tahap menuju Pemilu 2024. Di antaranya adalah penetapan daftar pemilih tetap (DPT), penetapan calon legislatif (caleg), penetapan calon presiden/wakil presiden (capres/cawapres), distribusi logistik pemilu dan kampanye di luar tahapan inti.

"Polarisasi politik di media sosial, deklarasi relawan, gugatan penyelenggara pemilu, serta konflik internal partai juga masuk kategori potensi kerawanan. Dalam pelaksanaan Pemilu 2024, tugas kepolisian adalah menjaga, mengawal dan memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat," kata Kombes Pol Andhika Vishnu.

Baca Juga: Polda Sulawesi Tenggara Tes Urine Anggota, Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkoba

Rapat koordinasi operasi mantap brata anoa 2023-2024 ini diharapkan, meningkatkan kesiapan dan koordinasi antara semua pihak terkait guna menjaga stabilitas dan kelancaran Pemilu 2024.

Sementara, Ketua KPU Sulawesi Tenggara, Asril menyampaikan terimakasih atas kegiatan tersebut, karena hal demikian kerja-kerja KPU akan tersampaikan kepada pihak kepolisian di Sulawesi Tenggara

"Ada beberapa hal tadi yang disampaikan terkait persoalan-persoalan yang dihadapi oleh KPU dalam hal sarana dan prasarana, misalnya terkait sesega mungkin diterbitkan surat pemberhentian ketat terhadap bakal calon yang memiliki status pejabat negara berkeinginan menjadi anggota legislatif," ucapnya. (A-Adv)

Penulis: Erni Yanti

Editor: Kardin 

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS